OJK Sulteng Dorong Pemprov Terbitkan OBDA

oleh -
oleh
Kepala OJK Sulteng, Gamal Abdul Kahar (tengah bernaju batik) tengah menjadi narasumber pada kegiatan Konferensi ke-13 PWI Sulteng, di Hotel Parama Su, Jalan Domba, Kota Palu, Rabu 2 Maret 2022. Foto : IST

PosRakyat – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Perwakilan Sulawesi Tengah (Sulteng) mendorong Pemerintah Provinsi Sulteng menerbitkan surat utang daerah atau lebih dikenal sebagai Obligasi Daerah (OBDA) untuk mengakses permodalan yang lebih luas.

Hal ini diutarakan Kepala OJK Sulteng, Gamal Abdul Kahar saat menjadi sebagai narasumber pada kegiatan Konferensi ke-13 Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Sulawesi Tengah di Hotel Parama Su, Jalan Domba, Kota Palu, Rabu 2 Maret 2022.

“Kalau daerah-daerah yang membutuhkan investasi dalam rangka membangun infrastruktur, bisa menggunakan obligasi daerah. Tentunya kebijakan ini adalah investasi yang bisa memberikan trust (kepercayaan) kepada investor lain sehingga bersedia membeli dalam bentuk obligasi daerah,” ujar Gamal Abdul Kahar.

Ia mengatakan, bahwa latar belakang adanya OBDA, erat kaitannya dengan kebutuhan pembiayaan pendanaan infrastruktur, sebab kemampuan APBD dan APBN tiap tahun sangat terbatas untuk menjangkau rencana pembangunan yang massif.

Dari aspek dasar hukum juga sangat kuat. Penerbitan OBDA memiliki banyak landasan hukum yang dikeluarkan oleh regulator maupun pemerintah langsung diantaranya, UU 17/2003 tentang Keuangan Negara, UU 33/2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, UU 8/1995 tentang Pasar Modal, UU 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah, PP 30/2011 tentang Pinjaman Daerah, PMK 180/PMK.07/2015 tentang Perubahan atas PMK No. 111/PMK.07/2012 tentang Tatacara Penerbitan dan Pertanggungjawaban Obligasi Daerah, serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan terkait Pasar Modal.