Pelabuhan Tanasa Di Pasangkayu Dalam Sorotan
Pasangkayu, Posrakyat – Pelabuhan Tanasa di desa Pangiang, kecamatan Bambalamotu, Pasangkayu, Sulawesi Barat belakangan ini menjadi sorotan.
Di areal pelabuhan ini, terdapat bangunan kantor, gudang dan ruang tunggu yang tidak terawat. Juga dibangun gudang besar milik pemerintah daerah yang melintang membelah jalan.
Kondisi sejumlah bangunan terlihat hancur dan tertutupi rerumpatan seperti tidak terurus. Ditambah lagi, kaca jendela banyak pecah serta lampu penerang jalan semuanya juga rusak.
Sehingga, semua pihak berharap pelabuhan ini dapat berfungsi dengan baik sebagaimana mestinya. Sebab, bila tidak maka proyek yang menggunakan anggaran APBN tahun 2008 bernilai puluhan miliar rupiah tersebut akan terasa mubazir.
Dan anehnya, pembangunan sejumlah sarana di dalamanya, termasuk gudang dan kantor sudah rampung pada 2012 lalu, namun akses jalan belum dibuka.
Di akhir 2016 lalu, melalui Dinas PUPR, pemda mulai mengalokasikan anggaran untuk merampungkan peningkatan dan pelebaran jalan yang menghubungkan kota Pasangkayu ke pelabuhan ini.
Pertemuan dengan beberapa warga Salule saat melakukan kunjungan di desa Pangiang, 2 November 2016, mantan anggota DPD RI Asri Anas sangat menyayangkan kondisi pelabuhan itu. Karenanya, ia berjanji akan menyampaikan langsung persoalan ini ke Dirjen Perhubungan Laut.
Sebelum menjadi Gubernur Sulawesi Barat, Ali Baal Masdar juga pernah berjanji akan memberikan perhatian khsusus kepada daerah ini, terutatama soal pertanian.
Selain itu, iapun akan berkordinasi dengan pihak terkait soal pelabuhan Tanasa. Hal tersebut disampaikan di Pasangkayu sebelum kampanye. Tapi, sampai hari ini belum dibuktikan.
Terhitung sejak tahun 2016, secara simbolik pelabuhan ini diresmikan. Hal itu disampaikan Mans Lumonang saat itu menjabat Kepala UPP Belang-belang kala RDP dengan Komisi II DPRD Pasangkayu pada November 2017 lalu.
Ia merasa prihatin melihat kondisi pelabuhan ini, karena itu ia berupaya pada 2018 akan membenahi dengan menambah petugas agar bisa bersaing dengan pelabuhan lainnya yang ada di Sulawesi Tengah ataupun Sulawesi Barat. Tapi sayang, itu belum terealisasi hingga kini.
Kabid Perhubungan Laut Dan Udara Dinas Perhubungan Pasangakayu yang kini menjadi camat Bambaira, Muhammad Abduh saat rapat, menjelaskan dibutuhkan pembentukan perda tentang penyelenggaraan pelabuhan untuk peningkatan PAD.
Di antara yang potensì mendatangkan kontribusi yaitu parkiran, air tawar dan gudang yang pengelolaannya diserahkan ke daerah dan juga pemberdayaan tenaga lokal.
Kata Abduh, selain berfungsi sebagai pelabuhan kargo, pelabuhan ini juga nantinya akan berfungsi sebagai pelabuhan penyeberangan antar pulau (pelabuhan fery_red) yang menghubungkan Pasangkayu dan Balikpapan.
Pasca penetapan rencana ibu kota baru di Kalimantan Timur, beberapa daerah mempersiapkan diri menjadi penyangga tak terkecuali kabupaten Pasangkayu.
Setidaknya, sejumlah daerah yang memiliki jangkauan dekat melihat potensi ekonomi pemindahan ibu kota negara, seperti Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tengah.
