Bahodopi dan Bungku Pesisir Butuh Badan Pemerintah Pengelola Kawasan

oleh -
oleh
Andika, Tenaga Ahli Gubernur Sulawesi Tengah Bidang Investasi, Peningkatan Fiskal dan Stabilitas Ekonomi. / PosRakyat.com

PosRakyat – Laju produktivitas Industri berat di Kawasan Bahodopi dan Bungku Pesisir tidak disertai dengan rencana penataan kawasan dan pertimbangan daya dukung ruang yang memadai. Demikian kekhawatiran TAG Andika dalam keterangannya kepada wartawan baru baru ini.

“Negara perlu hadir dalam Pengelolaan Bahodopi sebagai Kawasan Industri Berat terbesar di Asia Pasifik untuk melengkapi aspek pemenuhan hak-hak warga negara, lingkungan dan penataan kawasan,”tutur Andhika, Tenaga Ahli Gubernur (TAG) Sulteng Bidang Investasi, Peningkatan Fiskal, dan Stabilitas Ekonomi Daerah, seperti dilansir dari wartasulawesi.

Dijelaskan Andhika, bahwa perlunya kehadiran negara dalam Pengelolaan Kawasan Bahodopi Side dalam bentuk Badan Administrasi Pemerintah Pengelola Kawasan.

Menurut dia, Bahodopi dan Bungku Pesisir adalah hamparan hilirisasi produk turunan nikel dan bauksit yang dikelola dalam perspektif investasi global. Pemerintah pusat harus memberikan sejumlah insentif fiskal sehingga daerah itu diminati secara opportunity, sekaligus keunggulan komparatif.