Diduga ada Kongkalikong di Balik Bebasnya Sekab Balut

oleh -
Puluhan massa atas nama Aliansi Pemuda Anti Korupsi menggelar aksi unjuk rasa di depan Kejati Sulteng, Jumat 25 Juni 2021. FOTO: BOB

PosRakyat – Puluhan massa atas nama Aliansi Pemuda Anti Korupsi Sulteng melakukan aksi unjuk rasa di depan Kantor Pengadilan Tinggi dan Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah, Jumat 25 Juni 2021.

Unjuk rasa tersebut terkait adanya dugaan praktik kongkalikong atas bebasnya Sekertaris Kabupaten Banggai Laut (Balut) diduga terlibat dalam kasus korupsi yang menjerat Bupati Balut dalam praktik tangkap tangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI.

“Jangan sampai ada lagi praktik – praktik korupsi. Pemerintah seharusnya memperhatikan hak – hak rakyat. Bersihkan Balut dari praktik korupsi,” tegas Koordinator Lapangan (Korlap), Zikra.

Ia mengaku heran, mengapa di pengadilan membebaskan Sekab Balut padahal Kejakasaan Tinggi (Kejati) sudah dinyatakan bersalah. Meskipun diketahui Sekab melakukan praperadilan.

Massa aksi meminta kepada PT untuk terbuka menyampaikan ke publik mengapa sampai dan apa alasannya sehingga Sekab dibebaskan dari jeratan dugaan tindak pidana korupsi.

“Lagi – lagi kami dari pemuda anti korupsi turun ke jalan di mana Balut terjadi kasus korupsi. Namun Sekdanya dibebaskan,” tandasnya.

Dugaan praktik – praktik korupsi yang terjadi di Sulteng sampai hari ini lanjut Zikra, dinilai tidak ada keterbukaan kepada publik. Yang salah satunya adalah diduga melibatkan Sekab Balut. Di mana Sekab Balut telah melenggang bebas berdasarkan hasil putusan praperadilan.

Dengan melihat kondisi penanganan korupsi seperti ini di Sulteng, maka mereka meminta kepada KPK untuk turun langsung menangani dugaan kasus – kasus korupsi di Sulteng, khususnya di Balut.

“Mendesak KPK untuk bertindak secara tegas atas dugaan – dugaan korupsi. Kami meminta Balut dibersihkan¬† dari korupsi,” pungkasnya.

Atas nama rakyat anti korupsi, maka aliansi turun ke jalan menyuarakan indikasi ketidak becusnya penanganan korupsi di Balut. Di mana Bupati Balut sudah ditahan, sementara Sekab dibebaskan. Inilah yang perlu dipertanyakan, mengapa pihak pengadilan membebaskan.

“Usut tuntas dugaan kongkalikong atas pembebasan Sekab Balut. Kami di sini merasakan kegelapan karena tidak adanya cahaya keadilan bagi masyarakat,” katanya.

Sementara, saat unjuk rasa di Kejati, mereka mencari tahu dikemanakan uang rakyat yang telah dikorupsi. Dan sampai di mana pengusutan tentang dugaan kasus korupsi yang ada di Kabupaten Balut. Sebab saat praperadilan Sekab Balut dibebaskan oleh pengadilan. Massa aksi meminta penjelasan dari pihak Kejati Sulteng agar publik tahu apa alasan dari lembaga negara pengadilan membebaskan Sekab.

“Kami menuntut mengusut tuntas mengapa dibebaskan. Jangan sampai ada dugaan kongkalikong antara Kejati dan Pengadilan dengan Sekab. Mendesak pihak Kejati untuk memberikan informasi mengenai pembebasan Sekab,” ujar Fandy seorang massa aksi dalam orasinya.

Massa aksi meminta agar jangan sampai dibiarkan mereka bermain – main dengan korupsi. Pejabat – pejabat merampok uang rakyat segera diusut untuk di penjarakan.

Begitu banyak upaya perkara korupsi yang telah dicoba untuk ditindak, namun lembaga yang konon katanya untuk menegakkan keadilan ternyata justru hanya menjadi penghalang upaya – upaya memberikan keadilan bagi masyarakat dalam pemberantasan korupsi.

Massa aksi meminta empat tuntutan mereka untuk segera disikapi. Pertama, berpegang teguhlah pada kebenaran dan keadilan. Kedua, tuntaskan perkara – perkara korupsi dengan semangat kejujuran dan pengabdian. Tiga, keterbukaan informasi. Empat, bersihkan Kabupaten Banggai Laut dari korupsi, dan kelima bersihkan korupsi di Sulteng.

Pada kesempatan itu, pihak Kejati Sulteng menerima permintaan perwakilan dari massa aksi untuk audiens mengenai dugaan korupsi di Balut dan pembebasan Sekab Balut.

Sebelum masuk ke gedung Kejati, Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Sulteng, Jacob Hendrik menemui massa aksi di halaman kantor dan melakukan foto bersama dengan massa aksi. ***