Hak Penyintas Masih Terabaikan, People’s Tribunal Pasigala Akan Gugat Pemerintah

oleh -
People's Tribunal Pasigala usai pertemuan dengan Ketua Fraksi Nasdem DPRD Sulteng Ibrahim Hafid, Selasa (9/6/2020). [Ist]

Palu, PosRakyat.com – Koalisi Masyarakat Sipil yang tergabung dalam People’s Tribunal Pasigala (Palu, Sigi dan Donggala) Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng), sedang menyusun kekuatan baru, guna memperjuangkan hak-hak penyintas bencana yang sampai saat ini masih terabaikan oleh negara.

“Perjuangan kami akan melalui litigasi maupun non litigasi sebagai bentuk panggilan moral yang diatur dalam undang-undang,” kata Koordinator People’s Tribunal Pasigala, Hartati Hartono, SH pada pertemuan dengan Ketua Fraksi Nasdem DPRD Sulteng Ibrahim Hafid, Selasa (9/6/2020).

Menurut Ketua Kongres Advokat Indonesia (KAI) Kota Palu itu, proses penanganan warga korban telah berlangsung dua tahun, namun kondisi yang terlihat, masih banyak yang hidup terkatung-katung akibat tidak adanya kepasatian negara dalam menangani warga korban.

“Ruang melakukan gugatan Clas Action terhadap pemerintah terkait hak-hak korban bencana alam, gempa bumi, tsunami dan likuifaksi sangat terbuka lebar, meski jalur non litigasi tetap ditempuh. Termasuk gugatan hukum kepada pihak terkait dalam hal ini Instansi yang mengurusi korban Pasigala di tiga Kabupaten/Kota dan Provinsi,” ujarnya.

Menurut Hartati, berdasarkan hasil kajian Peopel’s Tribunal Pasigala, negara/ pemerintah telah lalai dari tanggungjawab, karena masih banyak hak-hak penyintas yang belum direalisasikan. Sementara diketahui miliaran dana dikucurkan untuk menangani permasalahan tersebut.

“Salah satunya, dana santunan duka yang belum seluruhnya diterima oleh para ahli waris, belum lagi menyangkut dana jaminan hidup (Hidup) dan stimulan,” ungkap Hartati.

Bahkan ditambahkan Koordinator Advokat People’s Tribunal Pasigala Sulteng Agussalim Faisal, SH pihaknya juga akan melakukan gugatan terhadap Pansus Pasigala dan Pansus Penghapusan Hutan DPRD Provinsi ke Pengadilan Negeri Palu. Besok, surat untuk mengajukan materi gearing Pansus akan dimasukkan berkaitan dengan perkembangan progres apa yg sudah dilakukan.

“Jangan lagi terulang “Pansus-Pansusan” saja, itu kan menggunakan uang Negara, kok wakil rakyat tidak bertanggungjawab,” tegasnya.

Salah satu langkah yang ditempuh, pihaknya juga akan membuka Posko masyarakat korban untuk mendaftarkan diri persiapan gugatan hukum atas penyimpangan dan pembiaran dari hak-hak korban.

“Presiden pun akan kami gugat secara hukum jika terbukti bagian dari tuntutan hak korban Pasigala,” pungkasnya.

Menyikapi hal tersebut, Ketua Fraksi Nasdem DPRD Provinsi Sulteng, Ibrahim Hafid berjanji akan membawa persoalan- persoalan tersebut kepada rapat Panitia Khusus (Pansus).

“Kita akan sama-sama berjuang karena ini hak-hak penyintas yang harus segera direalisasikan oleh pemerintah,” pungkasnya.

[AGUS M/ZF]

loading...