PosRakyat – Dugaan konspirasi dalam proses lelang tender pembangunan Pasar Bahodopi, Kabupaten Morowali, mencuat ke publik. Namun, seluruh pihak terkait, mulai dari Inspektorat, Unit Layanan Pengadaan (ULP), Pokja, hingga Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), memilih bungkam dan enggan memberikan klarifikasi.
Upaya konfirmasi redaksi kepada sejumlah pejabat, seperti Kepala Bidang Pengadaan Barang dan Jasa Pemkab Morowali, Sahlan, serta PPK Dinas Perindustrian dan Koperasi (Perindagkop), Andi S. Hadi, tak membuahkan hasil. Sahlan hanya memberikan jawaban normatif terkait pakta integritas yang telah ditandatangani pemenang tender.
“Fakta integritas sudah by sistem. Artinya, saat mengisi isian kualifikasi otomatis menjadi bagian dari dokumen kualifikasi penyedia. Konsekuensinya secara lugas termuat dalam dokumen tender (SDP),” tulis Sahlan yang akrab disapa Onga, melalui pesan singkat kepada tim media ini, Senin (18/8/2025).
Baca Juga: Wapres Gibran Tinjau Korban Gempa di Poso
Baca Juga: Gubernur Anwar Hafid Tegaskan Fokus Pengentasan Kemiskinan di Raker Pemprov – Pemkab Morowali
Sahlan kemudian meminta agar konfirmasi disampaikan secara resmi melalui surat tertulis. “Mohon kiranya untuk konfirmasi selanjutnya kami disurati supaya Pokja bisa menjawab secara resmi,” tambahnya.
Sementara itu, Andi S. Hadi, yang menjabat PPK pembangunan Pasar Bahodopi sekaligus Kepala Bidang Perdagangan di Dinas Perindagkop Morowali, tidak memberikan jawaban atas dugaan penggunaan data dan dukungan personel palsu dalam proyek bernilai APBD 2025 tersebut. Hal serupa juga ditunjukkan Kepala Dinas Perindagkop Morowali, Andi Kaharuddin, yang tidak merespons pertanyaan.
Inspektur Inspektorat Morowali, Apridin, juga tak menjawab pesan konfirmasi yang dikirimkan melalui WhatsApp, meski tanda centang dua terlihat aktif.
Di balik diamnya para pejabat, beredar isu adanya ajakan untuk tutup mulut terkait dugaan praktik curang dalam tender ULP.
“Acuhkan saja, cuek saja, nanti reda sendiri dan tenggelam isunya,” ujar sumber terpercaya kepada media ini.
Sumber lain mengungkapkan adanya dugaan konspirasi untuk memenangkan salah satu perusahaan. Proses pengadaan tenaga teknis yang dipakai PT Anita Mitra Setia disebut melibatkan agen penyedia tenaga.
“Ada kelompok yang mengatur supaya pihak yang sekarang kerja proyek itu menang. Patut diduga ada deal-deal agar menjadi pemenang,” kata sumber tersebut.
Menanggapi hal ini, Koordinator SAKSI Sulteng, Supardi S.Sos, menilai sikap bungkam para pejabat, termasuk Bupati Morowali, menguatkan dugaan pemufakatan jahat dalam tender tersebut.
“Dengan hasil investigasi teman-teman media, sangat bisa dipastikan ada kelompok yang mengatur pemenang tender. Potensi terjadinya kolusi, korupsi, dan nepotisme sangat mungkin terjadi,” tegasnya.
Supardi juga menilai dugaan penggunaan data palsu bukan hanya terjadi pada tender Pasar Bahodopi, tetapi juga berpotensi pada proyek besar lainnya di Morowali.
“Kasus ini harus jadi atensi KPK, Polri, dan Kejaksaan karena berpotensi terjadi penyimpangan serta adanya dugaan praktik KKN oleh penyelenggara negara,” tambahnya.
Ia sekaligus menyoroti lambannya respons aparat penegak hukum.
“Polres dan Kejaksaan di Morowali slow respon terhadap kasus tender Pasar Bahodopi. Apakah takut melakukan penyelidikan awal, ataukah enggan karena sudah mendapat kucuran dana hibah miliaran rupiah? Biasanya, kalau dapat hibah begini, proyek juga dikerjakan mitra penerima hibah. Kan tidak mungkin jeruk makan jeruk?” pungkas Supardi.
(TIM)
