Jelang Pilkada Sulteng, Agussalim Ingatkan DPRD Lakukan Pengawasan

oleh -
Agussalim, SH (kanan) bersama Relawan Tim Hukum dan Advokasi Rusdy Mastura. [Foto: Ist]

Palu,Posrakyat.com- Aparatur sipil negara (ASN) maupun pegawai negeri sipil (PNS) perlu pengawasan “politik” yang berbasis aturan hukum, agar abdi negara ini tidak menyalahi aturan yang berkaitan dengan netralitas dalam terselenggarannya pemilihan umum (Pemilu).

Hal tersebut disampaikan Koordinator Bersama Relawan Tim Hukum dan Advokasi Bakal Calon Gubernur/Wakil Gubernur Sulteng Rusdy Mastura-Ma’mun Amir, Agussalim, SH dalam keterangannya, Jumat (18/9/2020).

Menurut Agussalim, SH, Dewan Perwakilan rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) khususnya Komisi A memiliki kemitraan dengan Pemerintah Dearah (Pemda). Namun peran itu belum dilakukan Komisi A DPRD Sulteng dalam melakukan pemantauan dan pengawasan netralitas ASN atau PNS, agar tidak ada abdi negara yang menjadi tim sukses atau ikut terlibat dalam terselenggaranya Pilgub Sulteng 2020.

“Saya belum melihat adanya terobosan politik dari Komisi A DPRD Provinsi Sulteng terkait pengawasan selaku mitra pemerintah daerah,” tegas Agussalim SH.

Agus menambahkan, diperlukan sikap politik Komisi A DPRD Sulteng dalam pengawasan Pilgub Sulteng 2020. Karena selain memiliki fungsi pengawasan, DPRD Sulteng juga memiliki mandat hukum yakni suara rakyat yang prioritas di dewan untuk menjaga demokrasi secara utuh dan berkualitas.

Dinamika politik lokal lanjut Agus, sangat rentan dengan hadirnya instruksi terselubung dalam melahirkan keputusan birokrasi secara mendadak dan rawan disalahgunakan.

“Saya tidak lagi terlalu fokus pada advokasi pengawasan netralitas ASN dan PNS yang diatur dalam Peraturan Pemerintah no 53/2010 tentang Disipilin PNS yang tertuang dalam pasal 4 no 12 sampai dengan 15 PP. Karena dalam aturan itu sudah disebutkan, bahwa ASN dan PNS dilarang ikut serta sebagai pelaksana kampanye, peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut PNS, sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan PNS lain atau sebagai peserta kampanye dengan menggunakan fasilitas negara,” jelasnya.

Yang patut dipertanyakan kata Agus, apakah DPRD Sulteng melalui Komisi A mau menyoroti adanya kampanye terselubung yang dilakukan oknum-oknum abdi negara?

Kampanye terselubung yang dilakukan oknum-oknum abdi negara bisa saja dengan cara membuat keputusan atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye nanti. Selain itu bisa saja dengan mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon tertentu.

Hal itu bisa saja terjadi sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye dengan melakukan pertemuan, ajakan, imbauan, seruan, atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat sekitarnya.

“Karena itu, Komis A DPRD Sulteng sebagai lembaga politik rakyat harus menjalankan fungsi pengawasannya, termasuk pelaksanaan Pilgub Sulteng 2020,” tegasnya.

Pengawasan itu bukan hanya sebatas melaporkan kasus di lapangan saja, karena saat ini sudah dilalui tahap pendaftaran bakal calon. Sejumlah kegiatan juga sudah intens dilakukan, tanggal pencoblosan juga semakin dekat. Karena itu pengawasan juga harus lebih diperketat,” tambahnya.

Sebagai Koordinator Bersama Relawan Tim Hukum dan Advokasi Bakal Calon Gubernur/Wakil Gubernur Sulteng Rusdy Mastura- Ma’mun Amir, Agussalim menyarankan agar pengawasan sepenuhnya dilakukan oleh pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) masing-masing dan Bawaslu. Kemudian perlu dilakukan pertemuan dalam rapat dengar pendapat antara Komisi A DPRD Sulteng bersama Bawaslu dengan melibatkan berbagai unsur seperti wartawan dan LSM dengan tokoh agama, pemuda.

“Agar terlihat apa yang sudah dilakukan DPRD Sulteng menjelang pelaksanaan Pilgub Sulteng 2020,” ujarnya.

Sebelumnya tambah Agus, Bawaslu Sulteng mencatat telah terjadi 31 kasus terkait dengan netralitas ASN jelang pelaksanaan Pilkada Serentak 2020.

“Yang menjadi pertanyaan dari klasifikasi kasus tersebut porsi kasus ASN berpolitik praktis di Pilkada masih sebatas “peran pasif” belum menyentuh pada sindikasi birokrasi kepada porsi jabatan di lingkungan kerja yang berbasis instruksi atasan. Apalagi kondisi daerah kita pasca bencana dan dalam situasi pandemi Covid-19. sehingga perlu termonitoring adanya keterlibatan ASN yang standar ganda namun eksis pada tugasnya,” jelasnya.

Agussalim berharap, hal ini bisa menjadi prioritas Komisi A DPRD Sulteng untuk menggelar pertemuan dengan Bawaslu untuk membahas persoalan ini.

“Saya berharap Komisi A DPRD Sulteng bisa berinisiatif mengawal demokrasi untuk suksesnya Pilgub Sulteng 2020,” tutupnya. [*]

loading...