Jelang Pemilukada Sulteng 2020, Mantan Aktivis HMI Himbau Hindari Politik Identitas

Redaksi
Ali Badjeber. Ist
A-AA+A++

Palu,Posrakyat.com – Tahapan Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) 2020 di Sulteng belum di mulai, namun eskalasi politik mulai memanas. Seperti halnya beberapa figur bakal calon Gubernur,Bupati serta Wali Kota Palu mulai bermunculan sehingga kondisi tersebut semakin menaikkan tensi politik.

Mantan Aktivis Himpunan Mahasiswa Indonesia (HMI) Sulteng Ali Badjeber berharap perlunya para politisi bisa menggunakan otak kanan dalam menentukan pola dan strategi pemenangan secara bijak, utamannya dalam mengangkat isu.

“Alangkah baiknya, para politisi tidak menggunakan isu politik identitas yang bisa menimbulkan perbedaan pilihan, sehingga hanya akan berdampak pada gangguan Kamtibmas di delapan daerah yang akan menggelar suksesi kepala daerah, ” ujar tokoh Pemuda Poso ini, Senin ( 29/7/2019).

Ia mengatakan, jika isu-isu ini dijadikan jualan politik, dikhawatirkan akan membuat perpecahan dikalangan masyarakat.

Ali mencontohkan saat Pilpres lalu, dimana isu politik mulai dari isu pendirian khilafah serta PKI.
Imbasnya setelah Pilpres usai ditingkat masyarakat masih terpecah belah, sementara dua calon Presiden yang sebelumnya bersaing telah cair. Antara Jokowi dan Prabowo sepakat membangun komitmen dan kesepahan demi terwujudnya persatuan dan kesatuan di negeri ini.

Meski demikian, Kata dia, hal tersebut tidak akan mengubah sebagian pandangan masyarakat karena telah mendasar di hati mereka tentang perbedaan.

Olehnya itu, untuk lebih mendapatkan simpatik dan membuat masyararakat menjadi tidak apatis dalam menghadapi pesta demokrasi, pentingnya para politisi mamainkan alunan isu kampanye yang lebih bermartabat.

Menurutnya, seperti dalam hal bagaimana cara menjual suatu prodak, agar prodak itu bisa laku terjual kepada konsumen.

Lebih penting mengangkat kelebihan kandidat kita dalam mengatur dan mengelola pemerintahan, sehingga daerah kita bisa lebih maju kedepan, dari pada konsep yang berakibat menimbulkan perbedaan.

“Sehingga nanti pemimpin yang nantinya terpilih, bisa dapat di terima semua kalangan. Lebih penting lagi, kebijakan pemerintah akan selalu sejalan dan tidak berseberangan dengan keinginan masyarakat,” tandasnya.

Penulis : Agus M
Editor : Zoel