Kejaksaan Diminta Periksa Anggaran ADD/DD se Kabupaten Tolitoli

oleh -
Ketua Lembaga Anti Korupsi Republik Indonesia (LAKRI), Octa Maryo Pertuack. (Foto : Istimewa)

Tolitoli,Posraakyat .com – Kejaksaan Negeri Kabupaten Tolitoli diminta melakukan pemeriksaan terhadap penyerapan pengalokasian Anggaran dana desa dan dana desa (ADD/DD) di masing-masing desa se Kabupaten Tolitoli.

Hal ini diungkapkan Ketua Lembaga Anti Korupsi Republik Indonesia (LAKRI), Octa Maryo Pertuack, kepada Posrakyat.com, Rab (18/12/19).

“kami meminta kepada kejaksaan untuk memeriksa atau menginvestigasi seluruh desa yang ada di Kabupaten Tolitoli,” katanya.

Menurutnya, maraknya pelemik yang terjadi soal pengelolaan ADD/DD di Kabupaten Tolitoli, terindikasi bahwa anggaran yang bersumber dari APBN/APBD tersebut, tidak tepat sasaran.

“saya melihat banyaknya polemik yang terjdi menyoal ADD/DD di desa, setelah kami mencocokkan beberapa hasil kajian dan penelusuran kami. Ternyata, peruntukannya tidak sebagaimana mestinya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan,” jelasnya.

Dia menjelaaskan, permintaan LAKRI terkait pemeriksaan tersebut merupakan langkah awal, untuk menyampaikan aspirasi masyarakat desa dari hilir hingga ke hulu, sebagaimana yang ditegaskan Presiden RI, Joko Widodo.

“Makanya, saat ini kami sementara mengumpulkan bukti-bukti yang valid untuk dilaporkan langsung secara resmi kepada penegak hukum,” imbuhnya.

Octa mengaharapkan, Kejaksaan Negeri Kabupaten Tolitoli dapat menuntaskan polemik penggunaan anggaran di desa khususnya yang ada di Kabupaten Tolitoli. Sebab, kejahatan anggaran di desa merupakan kejahatan yang terstruktur, sistematis dan masif.

“saya juga melihat penggunaan ADD/DD diduga tidak trasparan, dan dijadikan sebagai proyek oleh oknum tertentu,” ungkapnya.

Sementara itu, Kasi Intel Kejaksaan Negeri Kabupaten Tolitoli, Hazairin mengatakan soal penyerapanya ADD/DD, pihaknya tetap melakukan pengawasan tehadap penyerapan penggunaannya, sesuai dengan instruksi Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo.

“kalau ada penyalahgunaan, kami meminta kepada masyarakat untuk segera melaporkan ke kami. Tidak mungkin diwaktu bersamaan kami turun ke 103 desa. Sebab, secara prinsip, ketika kami turun jelas sudah ada indikasi kuat,” tuturnya setelah dikonfirmaasi belum lama ini. (CIMOK/DAYAT)

loading...