Kejati Sulteng Jebloskan Mantan PPK Dinas PUPR Buol ke Lapas Petobo Palu, Terkait Tipikor

oleh -
Tim Tangkap Buron (tabur) gabungan Kejati Sulteng, dan Kejari Buol, melakukan penangkapan terhadap terpidana Hasyim Baharulah Day Hasjim. Foto: Ist

PosRakyat – Terpidana mantan PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Buol, Hasyim Baharulah Day Hasjim berhasil dibekuk tim tangkap buron Kejati Sulteng pada Jumat, 26 November 2021.

Mantan PPK itu ditetapkan sebagai terpidana terkait kasus pembangunan Masjid Raya di Kabupaten Buol, Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng), yang mana saat itu sempat memanas di persidangan Tipikor Palu, pada tahun 2020 lalu.

Tim Tangkap Buron (tabur) gabungan Kejati Sulteng, dan Kejari Buol, berhasil melakukan penangkapan terhadap terpidana atas nama Hasyim Baharulah Day Hasjim.

Terpidana selaku mantan PPK di pembangunan Masjid Raya Buol, telah dipantau selama beberapa hari oleh Tim Intelijen Kejati Sulteng yang dipimpin oleh Mohammad Ronal, S.H.

Setelah berhasil memastikan keberadaan Terpidana, Tim Tabur Gabungan kemudian berangkat dari Kejati Sulteng pukul 13.00 Wita menuju rumah terpidana di BTN Griya Talise Asri blok B no 14 Kelurahan Talise, Kecamatan Mantikulore, Kota Palu, Sulteng.

Diketahui, saat dilakukan penangkapan tersebut terpidana tidak melakukan perlawanan, dan proses penangkapan berjalan dengan kondusif.

Selanjutnya terpidana langsung di bawa menuju Kejati Sulteng untuk dilakukan pemeriksaan identitas dan kelengkapan administrasi untuk dilaksanakan eksekusi, di Lapas Petobo Palu.

Sebelumnya, terpidana divonis pidana penjara selama 5 (lima) Tahun, pidana denda sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) subsider pidana kurungan selama 6 (enam) bulan berdasarkan putusan Mahkamah Agung Nomor 3126 K/Pid.Sus/2020 tanggal 15 Oktober 2020.

Tak hanya itu, terpidana juga sebelumnya telah divonis oleh majelis hakim di Pengadilan Negeri Palu, terdakwa Hasyim Baharullah Day Hasjim, S.ST terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan pertama primer.

Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.

Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, dan menetapkan Terdakwa tetap ditahan.***

Sumber: Penkum Kejati Sulteng