Kota Palu Salah Satu dari 43 Kota Pengetatan PPKM Mikro

oleh -
oleh
Menteri Koordinator (Menko) Perekonomian, Airlangga Hartarto. Foto: Istimewa

Berikut daftar 43 kota yang dikenakan pengetatan PPKM Mikro oleh pemerinta.

Sulawesi Tengah, Kota Palu.
Sulawesi Tenggara, Kota Kendari
Sulawesi Utara, Kota Manado
Sulawesi Utara, Kota Tomohon
Aceh Kota Banda Aceh
Bengkulu, Kota Bengkulu
Jambi Kota Jambi
Kalimantan Barat, Kota Pontianak
Kalimantan Barat, Kota Singkawang
Kalimantan Tengah, Kota Palangkaraya
Kalimantan Tengah, Lamandau
Kalimantan Tengah, Sukamara
Kalimantan Timur, Berau
Kalimantan Timur, Kota Balikpapan
Kalimantan Timur, Kota Bontang
Kalimantan Utara, Bulungan
Riau Bintan
Riau Kota Batam
Riau Kota Tanjung Pinang
Riau Natuna
Lampung Kota Bandar Lampung
Lampung Kota Metro
Maluku Kepulauan Aru
Maluku Kota Ambon
NTT Kota Mataram
NTT Lembata
NTT Nagekeo
Papua Boven Digoel
Papua Kota Jayapura
Papua Barat Fak Fak
Papua Barat Kota Sorong
Papua Barat Manokwari
Papua Barat Teluk Bintuni
Papua Barat Teluk Wondama
Riau Kota Pekanbaru
Sumatera Barat Kota Bukittinggi
Sumatera Barat Kota Padang
Sumatera Barat Kota Padang Panjang
Sumatera Barat Kota Solok
Sumatera Selatan Kota Lubuk Linggau
Sumatera Selatan Kota Palembang
Sumatera Utara Kota Medan
Sumatera Utara Kota Sibolga

Adapun pengetatan tersebut adalah:

  • Perkantoran wajib bekerja di rumah (WFH) sebanyak 75% sehingga WFO hanya 25%.
  • Kegiatan belajar mengajar dilakukan secara online.
  • Sektor esensial bisa tetap beroperasi 100% dengan pengaturan jam oerasional dan protokol kesehatan.
  • Untuk makan (dine in) di restoran dibatasi hanya 25% dan maksimal sampai pukul 17.00.
  • Sementara untuk take away dibatasi sampai pukul 20.00.
  • Mal tetap boleh buka sampai maksimal pukul 17.00 WIB dengan kapasitas 25%.
  • Proyek konstruksi bisa beroperasi sampai 100%.
  • Kegiatan keagamaan di rumah ibadah ditiadakan.
  • Semua fasilitas publik ditutup sementara.
  • Seluruh kegiatan seni dan budaya ditutup.
  • Seluruh kegiatan seminar dan rapat ditutup.
  • Untuk Transportasi umum akan diatur oleh Pemda untuk kapasitas dan protokol kesehatan.

Sumber : CNBC INdonesia