KRAK Sulteng: Awasi Angaran KPU, BAWASLU Dalam Tahapan Pilkada 2020

oleh -
Abd.Salam

Touna, Posrakyat.com – Lembaga Koalilisi Anti Korupsi (KRAK) Sulawesi Tengah meminta pihak penegak hukum mengawasi dana pemilihan kepala daerah (Pilkada) yang ada di delapan Kabupaten/Kota seperti Palu, Sigi, Tolitoli, Banggai, Banggai Laut, Poso, dan Tojo Una-Una.

Melalui koordinator KRAK Abd.SALAM menyebutkan bahwa Pilkada serentak 2020, Sulawesi Tengah menyerap anggaran sebesar Rp 642,6 miliar. Ia menyebutkan anggaran tersebut bersumber dari dana hibah daerah pada APBD 2020 dan telah tertuang dalam Naskah Perjanjian Kepala Daerah (NPHD) bagi daerah yang menggelar pilkada 9 Desember 2020. Dan itu belum termasuk alokasi dana APBN untuk menunjang pelaksanaan pilkada di masa pandemi COVID-19 .

Abd.Salam berharap aparat penegak hukum untuk mengawasi angaran tahapan pilkada yang cukup fantastis yang ada di KPUD, Bawaslu jagan sampai ada pengalihan angaran Pilkada pada kegiatan lain.

“Anggaran tahapan Pilkada perlu di awasi oleh pihak-pihak terkait, jagan sampai ada Angaran yang dialihkan ke hal-hal lain yang tidak sesuai Aturan yang terkesan hanya untuk menghabiskan dana, ataupun ada kegiatan Fiktif jagan sampai seperti itu,” ujarnya, Minggu (18/10/2020).

Menurut Abd.Salam, penggunaan angaran dalam tahapan Pilkada KPU, BAWASLU harus transparan karena Pemilu saat ini sangatlah berbeda dengan lima tahun silam, dikarenakan adanya Pandemi Covid -19. Untuk itu kata dia kegiatan tahapan Pilkada di tahun ini mempunyai batasan, misalnya pertemuan 100 orang tentunya akan dibatasi menjadi 50 orang.

“Kami sebagai lembaga Koalisi Anti Korupsi Sulteng akan terus mengawasi Pengunaan Angaran dana Pilkada yang ada di KPUD, BAWASLU di delapan Kabupaten/Kota, Sulawesi Tengah.” Pungkasnya. [Jefry/ZF]