Kunker Ke Pasangkayu, Anggota DPRD Sulbar Gandeng Dinas Perumahan Dan Pemukiman Provinsi

oleh -
Bersama Kades Tampaure, Rombongan Anggota DPRD Sulbar Beserta Kadis Perumahan Dan Pemukiman Sulbar Meninjau Salah Satu Rumah Warga Yang Rusak Parah Akibat Gempa 2018 Yang Belum Mendapat Sentuhan Pemerintah

Pasangkayu, Posrakyat.com – Tiga orang anggota DPRD Sulawesi Barat melakukan kunjungan kerja (kunker) ke beberapa titik di Pasangkayu, Selasa, 21 Januari 2020.

Anggota DPRD Sulbar turut dalam rombongan ini, masing-masing Rayu, Muhammad Yusri Nur dan Andi Muhammad Qusyairi serta Kapala Dinas Perumahan Dan Pemukiman Sulbar, Intje Rahmad.

Kunker kali ini, untuk melihat langsung kondisi ratusan rumah warga yang porak poranda dampak gempa 2018 silam di daerah ini.

Di desa Tampaure, kecamatan Bambaira, ditemani kepala desa setempat Agus Latjatja, rombongan langsung meninjau salah satu rumah warga yang sudah rata dengan tanah.

Selain Tampaure, ada dua desa lainnya juga sempat dikunjungi, yakni Maponu, kecamatan Bambaira dan Letawa, kecamatan Sarjo.

Penjelasan Yusri, tak lama setelah pemilu serentak 2019 lalu, ia didatangi beberapa warga menyampaikan terkait nasib tempat tinggal mereka yang belum tersentuh bantuan.

Karena itu, setelah dilantik, anggota Komisi III DPRD Sulbar ini langusng mendesak ketua komisi agar segera memberikan perhatian bagi warga Pasangkayu yang terkena dampak musibah gempa.

Lanjut dia, sebagai langkah awal, ada dua kemungkinan yang dilakukan yakni relokasi atau bangun baru di lokasi masing-masing warga.

Setidaknya sesudah pendataan, ia meyakinkan warga bahwa anggaran bantuan akan segera turun dalam kurung waktu setahun kemudian, antara akhir tahun ini atau awal tahun 2021.

Hal itu juga dibenarkan Ketua Komisi III PDRD Sulbar, Rayu saat dikonfirmasi via ponsel. Ia mengatakan, sudah berkoordinasi dengan pemda Pasangkayu melalui dinas terkait.

Sedikit ia menambahkan, dampak gempa dahsyat setahun lalu itu, di Pasangkayu tidak begitu mendapat perhatian. Pasalnya, sorotan lebih tertuju ke pusat gempa yaitu Palu dan dan sekitarnya.

Padahal, berdasarkan data di wilayah ini, ratusan rumah dan bangunan lain mengalami rusak parah, tapi tidak terlalu terekspos.

Pihak pemerintah provinsi Sulbar melalui dinas perumahan dan pemukiman akan merampungkan pendataan, selanjutnya akan diverifikasi guna memastikan kondisi rumah warga yang mengalami rusak berat.

“Khusus hunian warga korban bencana, itu diambil alih pemerintah pusat bekerja sama dengan pemerintah daerah dalam memberikan jaminan layanan hunian pasca gempa,” kata Intje saat dihubungi salah satu rekan wartawan di Pasangkayu.

Arham Bustaman

loading...