LS ADI Gelar Aksi Di Depan Kantor Walikota Palu dan Depan Kantor DPRD Kota Palu

oleh -
LS ADI Saat Menggelar Aksinya Di Depan Kantor DPRD dan Kantor Walikota Palu

Palu, Posrakyat.com – Kisah haru seorang ibu bernama Paramita yang terkena dampak bencana 2018 lalu mencuat kembali. Hal ini memicu Lingkar Studi Aksi dan Demokrasi Indonesia (LS ADI) melakukan aksi meminta tanggapan pemerintah di depan Kantor Walikota Palu dan Kantor DPRD Kota Palu pada Jum’at (10/7/2020).

Mencuatnya pemberitaan di media sosial beberapa waktu lalu yang menceritakan kisah Ibu Paramita yang lumpuh tertimpa reruntuhan bangunan pada peristiwa bencana Palu 28 September 2018 lalu mengundang rasa haru. Kondisi dari ibu Paramita sungguh sangat memprihatinkan. Setengah badannya sudah mati rasa dan lengan kirinya patah.

Hampir dua tahun pasca bencana, ibu Paramita belum tersentuh sama sekali oleh bantuan dari pemerintah. Ibu Paramita bukan hanya tidak masuk dalam daftar penerima bantuan hunian tetap dan bantuan untuk korban bencana, ia juga tidak masuk dalam daftar warga yang mendapatkan hak-haknya sebagai korban bencana. Di masa pandemi ini pun, dimana pemerintah telah mengalokasikan bantuan untuk warga terdampak pandemi, lagi-lagi kelurga ini terlewatkan. Suaminya hanya seorang kuli bangunan yang penghasilannya kecil dan tidak tetap. Jangankan untuk berobat, kebutuhan sehari-hari saja sangat sulit untuk di penuhi.

Kisah ibu Paramita ini sudah beberapa Minggu beredar di media sosial namun tidak juga mampu menggerakkan hati Pemerintah dalam hal ini Pemerintah Kota (Pemkot) Palu.

Pemkot harus digugat. LS ADI menilai Pemkot tidak becus dalam menangani korban bencana. Pelayanan untuk masyarakat jauh dari yang di harapkan, terbukti dengan terkuaknya kisah ini dan banyaknya keluhan tidak tepat sasarannya berbagai bantuan. Yang lebih layak mendapat bantuan justru tidak mendapatkannya. Di luaran sana pasti masih banyak yang bernasib sama dengan ibu Paramita ini hanya saja tidak terekspos seperti ini.

Sudah hampir 2 tahun lebih masih banyak warga kota Palu yang tinggal di tenda-tenda pengungsian. Ditambah lagi adanya pandemi covid-19 yang menambah kesengsaraan warga Palu. Berbagai anggaran dipangkas dengan alasan penanganan Covid, kenyataannya rapid test berbayar. Bantuan tidak merata.

LS ADI tidak melihat kehadiran Pemkot di tengah-tengah masyarakat. Terbukti dengan adanya masyarakat yang belum tercover bantuan dari Pemerintah dan banyaknya anggaran yang tidak tepat sasaran. Anggaran tidak dimanfaatkan dengan baik. Seperti dana CSR dari bank Sulteng dan Alfamidi yang hanya digunakan untuk membangun patung dan restorasi taman yang sama sekali tidak ada urgensinya.

UMKM/UKM terancam mati, PKL tak ada tempat, pengangguran meningkat, honor padat karya di potong, biaya berobat mahal, zona merah setengah hati rkyat kecil di alokasi elite diberi lokasi. Nasib semakin tidak jelas, rakyat semakin sengsara. Pemerintah diam, pura-pura tak berdaya.

Maka dari itu, Lingkar Studi Aksi dan Demokrasi Indonesia (LS-ADI) Kota Palu menuntut :
1. Penuhi hak-hak korban bencana
2. Stop penyalahgunaan dana CSR
3. Sejahterakan masyarakat kota Palu
4. Desak Walikota Palu Mundur

Editor : RE