LSM Prihatin Tambang Poboya Masih Pro Kontra

oleh -104 views
Aktifitas PT. CPM di Poboya Palu. Foto: Istimewa

Palu, Posrakyat.com – Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sulawesi Tengah, Yanmart Nainggolan menjelaskan perihal kegiatan hilirisasi mineral emas PT Citra Palu Mineral di Poboya Kota Palu yang akan beroperasi. Di mana rencana aktivitas tambang ini mendapat sorotan lantaran dinilai akan mendatangkan musibah masa depan bagi warga Kota Palu, sehingga izin PT CPM harus dievaluasi kembali.

Menurut Yanmart, aktivitas CPM melalui Kontrak Karya (KK) yang prosesnya sejak lama oleh Pemerintah Pusat.

Hal ini ia kemukakan saat dikonfirmasi melalui pesan aplikasi WatsApp, Senin (13/1/2020).

“Saya ingin beritahukan bahwa CPM adalah Kontrak Karya yang proses perizinan dan teknisnya di Pemerintah Pusat (Kementerian ESDM),” tulis Yanmart.

Namun demikian, Ia mengaku bahwa pihaknya sudah mengetahui bahwa saat ini CPM sudah mengantongi IUP Operasi Produksi atau tidak lagi berupa izin eksplorasi dari Menteri ESDM. Yanmart tidak menjelaskan secara spesifik ihwal izin penggunanaa air. Apa dampak sosial bagi masyarakat sekitar, sebab penjelasan teknisnya ada di Balai Wilayah Sungai Sulawesi III (BWSS).

“Perihal perizinan penggunaan air, jika penggunaan air permukaan teknisnya ada di BWSS III atau Dinas yang menangani sumber daya air,” katanya.

Yanmart menyebutkan, jika penggunaan air dalam alias bor, perizinannya ada di kabupaten dan kota lokasi sumur bor dibuat. Dalam hal ini, sistem perizinan itu berada di masing – masing daerah wilayah pertambangan. Ia menambahkan bahwa tahun 2020 perusahaan itu akan segera produksi.

“Sebagaimana diberitakan di media, PT CPM akan mulai berproduksi,” jelas Yanmar

Sementara, salah seorang warga yang bernaung di Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Singgani bernama Ridwan menilai bahwa gencarnya pemberitaan soal aktivitas produksi PT CPM di Poboya belum memberikan harapan bagi masyarakat sekitar tambang. Bahkan aktivitas itu akan berdampak pada kerusakan lingkungan di wilayah sekitar tambang.

“Sebagai warga masyarakat sekitar tambang, kita tentu prihatin jika aktivitas itu masih pro kontra di masyarakat. Sebab masih ada yang perlu dievaluasi terkait banyak hal,” katanya.

Aspek yang penting untuk dilihat lanjut Ridwan adalah kerusahakan lingkungan dan dampak sosial lainnya. Apa yang bisa menggaransi bahwa ke depan perusahaan itu tidak akan ada dampak yang ditimbulkan. Jika memang itu sudah melalui kajian – kajian teknis, harusnya PT CPM lebih terbuka dan gencar melakukan sosialisasi kepada masyarakar sekitar tambang. Jelaskan kepada publik apa keuntungan bagi masyarakat dan bagi daerah itu sendiri.

“Apa plus minusnya. Ini kan harus diketahui oleh publik, harus dibuka. Bukan seperti sekarang, kita hanya baca infonya melalui media bahwa CPM segera produksi,” tegas Ridwan.

Ia juga menyoroti adanya indikasi oknum broker yang masuk dalam lingkungan investasi CPM untuk kepentingan pribadi dengan mengatasnamakan masyarakat sekitar tambang. Selain itu, oknum broker tersebut disebut mempunyai akses di sejumlah pemegang kebijakan dan institusi penegak hukum, sehingga dengan bebasnya melakukan bargaining dengan perusahaan.

“Masyarakat harus waspada bahwa ada oknum yang mengatasnamakan warga. Ini harus steril. Bahwa kemudian itu bukan keterwakilan warga sekitar tambang. Hanya mencari untung karena punya akses di pemerintahan dan di CPM,” tandasnya.

Sementara, salah seorang aktivis sekaligus peneliti sektor pertambangan, Andika menilai bahwa kegiatan hilirisasi mineral emas PT Citra Palu Mineral adalah musibah masa depan bagi warga Kota Palu.

“Jarak tambang itu dengan Kota Palu hanya kurang lebih 7 kilometer,” tegas Andika, Jumat (10/1/2020).

Menurut  mantan aktivis Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) ini, tambang emas itu akan memproduksi dua musibah sekaligus, yakni krisis air dan pencemaran udara.

Andika menilai, elemen utama pemisahan komponen emas dengan material lainnya adalah air. Kemudian proses galian emas itu berada di wilayah tangkapan air kawasan Taman Hutan Raya (Tahura).

“Palu ini memiliki rata-rata curah hujan rendah, kurang dari 1000 liter per musim hujan. Sementara kebutuhan air mereka tinggi. Tidak ada pabrik prosesing yang bisa berhenti kalau sudah operasi. Itu sebuah musibah bagi daerah kering dan berdebu seperti Kota Palu,” kata Andika.

Andika menghimbau pada pemerintah Kota Palu dan Sulawesi Tengah untuk mengevaluasi sejumlah ijin PT Citra Palu Mineral, khususnya berkaitan dengan penggunaan air dan rencana blok galian.

“PT CPM itu mengantongi IUPK yang basis revenuenya di Pemerintah pusat. Sebenarnya manfaat tambang ini bagi daerah kecil sekali, ketimbang dampak sosial ekologis yang ditimbulkan,” papar Andika.

Perpanjangan Tahap II eksplorasi Kontrak Karya PT Citra Palu Mineral melalui Keputusan Ditjend Mineral ESDM. Mereka eksplorasi dan pembangunan prosesing hilir hingga akhir 2019 kemarin seluas 138.889 ha. Tahap dua ini menandai dua dekade Poboya-Paneki itu menjadi konsesi milik PT Citra Palu Mineral.

Penulis : Bob

loading...