“Kalau HAM menjadi budaya dan memperhatikan hak politik, hidup, ekonomi sosial, itu dengan sendirinya dia akan memperbaiki kualitas hubungan antara kebebasan politik, sosial, ekonomi dengan pembangunan manusia kita,” kata Philips dalam diskusi publik, Senin, 30 November 2020, dilansir Tempo.
Philips mengatakan, negara yang memiliki indeks pembangunan manusia dan kebebasan yang baik adalah negara dengan tata kelola yang baik.
Berdasarkan data survei Freedom House pada 1995, 1998, dan 2017, indeks pembangunan manusia di Indonesia relatif tidak membaik, meskipun aspek kebebasan terus meningkat. Adapun Cina dan Singapura, meski aspek kebebasannya di bawah Indonesia, indeks pembangunan manusianya membaik.
Sebanyak 29 organisasi pengendalian senjata dan hak asasi manusia menandatangani surat yang menentang penjualan senjata dari Amerika Serikat (AS) ke Uni Emirat Arab (UAE) senilai 23 miliar dolar (setara Rp324,8 triliun) berupa rudal, jet tempur F-35, dan drone.
“Harapannya untuk menghentikan penjualan-penjualan ini secara bersamaan,” kata Seth Binder, anggota tim advokasi di Project on Middle East Democracy (Proyek untuk Demokrasi Timur Tengah)–yang memimpin upaya penentangan ini, Senin (30/11), dikutip Antara.
“Namun jika hal itu tidak mungkin (terwujud) dalam jangka pendek, maka (surat) ini memberi sinyal yang penting kepada pemerintahan Biden nanti bahwa terdapat beragam organisasi yang menentang pengiriman senjata tersebut,” kata Binder, merujuk pada Presiden Terpilih AS Joe Biden yang akan dilantik 20 Januari 2021 mendatang.
Puluhan organisasi itu juga meminta Kongres AS untuk membatalkan perjanjian penjualan itu.
“Rencana penjualan senjata ke UAE, pihak yang berkonflik dengan Yaman dan Libya, akan terus menyulut bahaya bagi masyarakat sipil dan mempertajam lagi krisis kemanusiaan,” dikutip dari surat mereka, yang dikirim kepada legislator dan Departemen Luar Negeri.(**)
