Pemilik Tambang Galian C di Desa Padumpu Mengaku Miliki Izin, Begini Kata Kadis ESDM Sulteng

oleh -
Terlihat aktifitas di lokasi tambang jenis batuan galian C di desa Padumpu, Kecamatan Dampal Selatan, Kabupaten Tolitoli. Foto: Zulfitra/PosRakyat.com

PosRakyat – Polemik dugaan tambang ilegal jenis batuan galian C di desa Padumpu, kecamatan Dampal Selatan, kabupaten Tolitoli, Provinsi Sulawesi Tengah semakin memanas. Pasalnya pemilik dari tambang tersebut, Suardin Amsal alias Bolong mengaku miliki izin.

“Kita punya izin, tidak mungkin kami berani menambang kalau tidak ada izinnya,” kata Suardin Amsal alias Bolong yang berdomisili di kota Tolitoli itu.

Terlihat tumpukan material pasir batu (sirtu) di pinggir sungai di desa Padumpu. Material itu diduga kuat di keruk dari badan sungai tersebut. Foto: Zulfitra/ PosRakyat.com

Sementara itu, Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) Mohammad Haris Kariming saat di hubungi beberapa waktu lalu mengungkapkan bahwa terkait tambang jenis batuan galian C di desa Padumpu itu tidak memiliki izin usaha pertambangan (IUP).

Lokasi pengambilan material pasir batu (sirtu) di sungai desa Padumpu. Foto: Zulfitra/ PosRakyat.com

“Kami sudah periksa, tidak ada IUP yang dikeluarkan Dinas ESDM Sulteng di desa Padumpu, kecamatan Dampal Selatan,” ungkap Kadis ESDM Sulteng, Mohammad Haris Kariming kepada media ini beberapa waktu lalu.

Menanggapi hal tersebut, Ketua DPD Jaringan Kemandirian Nasional (Jaman) Sulteng, Moh. Rifaldi, SH meminta pihak ESDM Sulteng untuk mendorong aparat hukum dalam hal ini Polda Sulteng, segera tutup dugaan tambang ilegal tersebut dan lakukan proses hukum terhadap oknum yang terlibat tanpa pandang bulu.

“Kami meminta pihak dinas ESDM Sulteng serius mendorong kasus dugaan tambang ilegal di desa Padumpu, dan meminta Polda Sulteng tidak segan segan melakukan tindakan tegas terhadap oknum siapapun,” tegas Moh. Rifaldi, SH kepada media ini Sabtu, 6 November 2021.

Diberitakan sebelumnya, Badan Pengawas Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Progresif, Razak SH mengatakan bahwa terkait tambang jenis batuan galian C di Desa Padumpu itu sebagaimana diketahui tidak memiliki Izin Usaha Pertambangan ( IUP ). Olehnya kata dia, meminta kepada aparat penegak hukum segera lakukan proses hukum terhadap oknum pemilik dan menutup tambang tersebut.

“Kan sudah jelas disampaikan oleh pihak dinas ESDM Sulteng bahwa tidak ada IUP tambang jenis batuan galian C di desa Padumpu. Ini ada apa. Kok tidak ada tindakan tegas?” Kata Razak, SH yang juga mantan direktur LBH Sulteng itu.

Lanjut Razak mengatakan berdasarkan data yang diperolehnya tersebut meminta ke APH khususnya kepada Polda Sulteng untuk melakukan pengusutan terkait aktivitas dugaan tambang ilegal galian C di desa Padumpu.

“Penambangan itu diduga kuat melanggar sejumlah undang-undang. Di antaranya, UU Minerba dan UU Pengelolaan Lingkungan Hidup, juga melanggar UU 32 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang mana dampak dari aktivitas penambangan itu mengancam kehidupan orang banyak yang ada disekitar lokasi penambangan.” Kata Razak.

“Sebagaimana disebutkan dalam pasal 158 UU Pertambangan, bahwa setiap orang yang melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR, atau IUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 48, Pasal 67 ayat (1), Pasal 74 ayat (1) atau (5) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp 10.000.000.000 (sepuluh miliar rupiah).” Katanya lagi.

Namun lanjut dia, ada perubahan terkait masa kurungan dimana berdasarkan revisi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (RUU Minerba) menjadi Undang-undang.

Menurutnya, dalam UU Minerba, denda kegiatan penambangan ilegal dinaikan menjadi paling banyak Rp 100 miliar dari sebelumnya Rp 10 miliar. Kendati demikian, sanksi penjara justru dipersingkat menjadi paling lama 5 tahun dari sebelumnya 10 tahun.***

Penulis: Zulfitra