Pengacara Minta BSI Tunda Lelang Agunan Debitur

oleh -
Foto: Ist

PosRakyat – Salah seorang warga Kota Palu bernama Suciati melalui Penasehat Hukumnya, Salmin Hedar menggugat debitur Neritan salah seorang yang mengaku dari pihak PT. Gasmindo Utama. Perusahaan yang beralamat di Bitung Sulawesi Utara digugat ke Pengadilan Negeri Palu.

Dalam gugatan tersebut, menyebutkan bahwa agunan yang dijaminkan bukanlah milik PT. Gasmindo Utama, meskipun ada akta jual beli agunan tersebut antara Tirsa Lasama. Menurut Salmin, perusahaan itu hanyalah formalitas, karena sebelumnya telah terbit akta perjanjian Nomor 110 Tanggal 12 Oktober 2016 yang dibuat di hadapan Saharuddin Syarief notaris di Palu yang isinya bahwa Sertifikat Hak milik No. 2652/Petobo dan Sertifikat Hak Milik No. 2653/Petobo yang statusnya menjadi SHGB No. 00960/Petobo dan SHGB No. 00961/Petobo atas nama PT. Gasmindo Utama.

“Ibu Neritan ini mengaku sebagai pihak PT. Gasmindo Utama untuk melakukan take over kepada Ibu Suciati. Haruslah dikembalikan dan dibalik nama kembali ke atas nama Suciati,” ungkap Salmin Hedar, Minggu 4 Juli 2021.

Ia mengatakan, setelah pengembalian itu debitur tersebut melunasi kewajibannya terhadap kredit atau hutang yang diberikan oleh PT. Bank Negara Indonesia (BNI) Syariah Cabang Palu yang sekarang menjadi Bank Syariah Indonesia (BSI) yang di take over dari BNI Balikpapan.

Debitur tersebut tegas Salmin, bertanggung jawab atas pembayaran kredit penggugat atas nama Suciati  yang ada di BNI Cabang Balikpapan, yaitu agunan SHM No. 2383/Lolu Utara.

“SHM No. 80/Lolu Utara, SHM No. 81/Lolu Utara itu pula harus dikembalikan kepada penggugat Suciati,” katanya.

Terhadap agunan tersebut di atas, tutur Salmin telah menjadi objek sengketa (wanprestasi) dalam perkara perdata Nomor 45/Pdt.G/2021/PN.Pal tanggal 3 Juni 2021. Di mana Herij yang beralamat di Jakarta selaku tergugat I, namun karena sakit ada pengampunan kepada isterinya Tirsa Lasama TIRSA LASAMA dan Neritan  di Bitung – Sulut selaku tergugat II.

“Yang kedua tergugat tersebut telah hadir dipersidangan di Pengadilan Negeri Palu pada Tanggal 30 Juni 2021,” jelas Salmin.

Atas perkara tersebut, penggugat telah melakukan permohonan penundaan lelang, karena dianggap kredit macet (bad credit) oleh BSI Cabang Palu.

Salmin juga mengingatkan jika benar BSI Cabang Palu akan melelangnya, maka diimbau kepada masyarakat untuk menangguhkan minatnya membeli  SHGB Nomor 00960/Petobo dan SHGB No. 00961/Petobo atas nama PT. Gasmindo Utama, lantaran masih dalam perkara perdata di PN Palu, demi menghindari tuntutan hukum dan kerugian dari calon pembeli.

Secara lisan atas permohonan penundaan lelang tersebut telah disampaikan kepada BSI oleh Salin Hedar selaku kuasa hukum penggugat.

“BSI menyampaikan kepada kami selaku kuasa hukum tetap akan melakukan proses lelang sesuai prosedur yang ada pada bank dan kepentingan pihak bank atas kredit macet tersebut yang jumlahnya puluhan miliar,” katanya.

Salmin menekankan, kalau demikian halnya seharusnya BSI melakukan intervensi atau pihak ketiga terhadap perkara perdata tersebut, tetapi hal ini tidak dilakukan oleh pihak BSI. Itu artinya secara hukum BSI mengakui dalil gugatan penggugat, sehingga harus ditunda lelang menunggu sampai adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap.***

Penulis: BOB