People’s Tribunal Pasigala Datangi DPRD Sigi, Agussalim: Hak Korban Jangan Jadikan Komoditas Politik

oleh -
Ketua DPRD Sigi, Rijal Intjenae (kanan) menerima Tim Hukum People Tribunal Pasigala Agussalim, SH (kanan). Jumat (12/6/2020). [Ist]

Sigi, (Posrakyat.com) – Koalisi masyarakat sipil yang tergabung dalam People’s Tribunal Pasigala yakni Advokat, LBH Sulteng, LBH Palu, Sulteng Bergerak, SHI dan WALHI Sulteng mendatangi DPRD Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah (Sulteng) guna menyampaikan jeritan para penyintas korban bencana alam pada 28 September 2018 silam yang hingga kini belum mendapatkan haknya. Jumat (12/6/2020).

Dalam kunjungan tersebut, Ketua People’s Tribunal Pasigala, Hartati Hartono SH mengungkapkan berbagai hal kepada Ketua DPRD Sigi Rizal Intjenae S.Sos. Mulai dari seputar hak-hak korban yang selama ini belum mendapat perhatian dari pemerintah hingga serangkaian permasalahan yang dirasakan para penyintas.

Termasuk di dalamnya masalah pendataan dan realisasi bantuan Rehab dan Rekon dan kepastian atas hak-hak keperdataan korban.

”Serangkaian permasalahan ini yang ingin kami komunikasikan dengan pihak Dewan Sigi,” kata Hartati.

Menanggapi hal tersebut, Ketua DPRD Kabupaten Sigi, Rizal Intjenae yang juga sebagai Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Sigi itu mengaku bahwa dirinya sudah berusaha semaksimal mungkin untuk selalu menjawab dan menindaklanjuti apa saja menjadi keluhan masyarakat korban bencana alam.

“Kami tentunya berkoordinasi dengan eksekutif baik Kabupaten maupun Provinsi hingga menunggu keputusan Pusat,” ujarnya.

Sementara, Advokat Rakyat Agussalim SH menegaskan kembali soal hak-hak korban jangan dijadikan komoditi politik. Menurutnya perlu ada komunikasi langsung dalam menyikapi tuntutan penyintas.

“Saya berharap, pihak DPRD Kabupaten dan Kota bersama DPRD Provinsi Sulteng dapat bertemu dan kami People’s Tribunal Pasigala siap memfasilitasi untuk melahirkan solusi teknis dari tuntutan hak – hak korban,” tegasnya.

Salah satu korban yang belum menerima menyampaikan klarifikasi soal dana bantuan yang telah disampaikan pihak Provinsi Sulteng kepada penyalurannya di Kabupaten Sigi.

“Ini semua harus kita investigasi bersama. Sebab kehadiran People’s Tribunal Pasigala selain melakukan komunikasi semacam ini, juga menjadikan progres temuan untuk dijadikan tuntutan hukum,” tegas Direktur LBH Sulteng, Julianer, SH.

“Kami akan bekerja dalam skema Non Litigasi dan Litigasi, agar semuanya terang benderang menyikapi tuntutan Hak Hak Korban,” tambahnya.

Usai pertemuan ini, kedua pihak bersepakat akan ditindaklanjuti pada pertemuan bersama lintas DPRD Kabupaten dan Kota dengan Provinsi.

[Editor: S. Wijaya]