Rakerda PDI Perjuangan Sulteng Fokus Penambahan Kursi di Parlemen

oleh -
Ketua DPD PDI Perjuangan, H. Muharram Nurdin saat memberi sambutan pada Rapat Kerja Daerah (Rakerda) ke - II, bertempat di Hotel Best Western Palu, Jalan Basuki Rahmat, Kecamatan Birobuli Utarara, Kota Palu, Senin, 8 Agustus 2022. Foto: Ist

PosRakyat – Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng), menggelar Rapat Kerja Daerah (Rakerda) ke 2 bertempat di hotel Best Western Palu jalan Basuki Rahmat, Kecamatan Birobuli Utara, Kota Palu, Senin, 8 Agustus 2022.

Rakerda yang mengangkat tema “Meneguhkan Semangat Gotong Royong Desa Kuat Indonesia Maju” dihadiri Wakil Bendahara Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDI Perjuangan Rudiyanto Tjen, Anggota DPR RI yang juga Sekretaris DPD PDI Perjuangan Sulteng Matindas J Rumambi, Ketua DPD PDI Perjuangan Sulteng H. Muharram Nurdin, serta pengurus DPD Sulteng serta anggota DPRD dari PDI Perjuangan se Sulteng.

Ketua DPD PDIP Sulteng, Muharram Nurdin dalam sambutannya mengatakan, Rakerda itu merupakan amanat Anggaran Dasar (AD) yang harus dilaksanakan oleh seluruh struktur partai.

Dalam Rakerda ini, akan fokus membahas target dari DPP PDI Perjuangan yang memberikan target kepada DPD PDIP Sulteng agar menambah perolehan kursi di DPR RI dari 1 menjadi 2.

“Saya sudah menyerah ke DPP, tapi tetap ditargetkan Pemilu 2024 diupayakan dua kursi di DPR RI dari dapil Sulawesi Tengah. Saya sampaikan bahwa kita akan berusaha, apapun caranya mudah-mudahan bisa tercapai,” kata Muharram.

Selain kursi di DPR RI, DPP juga meminta agar kursi di DPRD Provinsi juga ditargetkan untuk ditambah dari saat ini 6 kursi bisa menjadi 7 atau 8 kursi pada Pemilu 2024 mendatang.

“Begitu juga di DPC – DPC di Sulteng, ditarget untuk menaikkan juga jumlah kursi di masing-masing DPRD. Focus kita pada Rakerda ini, memetakan wilayah mana yang bisa bertambah kursinya dan mana yang tetap. Jadi tidak ada istilah kurang, minimal mempertahankan kursi yang ada,” tekan Muharram.

Muharram mengatakan, Rapat Kerja Nasional (Rakernas) PDI-Perjuangan telah memutuskan bahwa perekrutan calon anggota legislatif dimulai pada Agustus tahun ini. Sehingga yang perlu dilakukan adalah merekrut calon anggota legislatif yang bisa menambah kursi PDI-Perjuangan di masing – masing DPRD di Sulteng.

“Kita tidak butuh orang yang mengaku kader, tapi tidak pernah kita lihat dalam kegiatan konsolidasi partai. Ada orang tidak pernah datang pada kegiatan partai, tiba – tiba datang memakai baju merah, lalu mengaku kader partai. Lebih baik kita terima orang baru, daripada kader seperti itu,” tegas Muharram.

Wakil Ketua DPRD Sulteng ini juga menegaskan, pada Pemilu 2024 nanti, PDI-Perjuangan harus keluar sebagai pemenang untuk ketiga kalinya, tentunya dengan cara-cara yang konstitusional.

Olehnya, Rakerda kali ini kata Muharram, harus dapat meneguhkan semangat gotong royong dalam rangka menghadapi Pemilu Tahun 2024 agar bisa memenangkan Pemilu.

“Mulai saat ini, konflik internal partai atau apapun namanya sudah tidak boleh ada lagi. Semua sudah harus selesai, karena yang kita hadapi adalah “perkelahian” di luar internal partai kita bukan sesame kita. Jika kita liat perkembangan pendaftaran partai di KPU, paling tidak kita akan menghadapi 11 sampai 14 partai,” katanya.

Muharram menegaskan, ada beberapa instruksi dari DPP yang harus dilaksanakan antara lain ketaatan untuk memenuhi semua perintah partai dan sebagai kader harus taat.

“Ketum DPP PDIP telah menyampaikan bahwa prioritas utama adalah instruksi partai. Jadi kalau ada kegiatan lain selain kegiatan partai, maka prioritasnya adalah instruksi partai,” tegas Muharram.

Muharram bersyukur, saat ini kepengurusan partai di Sulawesi Tengah sudah 100 persen dan tentunya sudah siap bersaing dengan partai apapun.

Politisi senior PDI Perjuangan ini menyampaikan, saat ini ada beberapa kader PDIP yang menjadi ketua DPRD yakni di Kabupaten Banggai dan Banggai Laut (Balut). Kades PDIP juga menempati posisi wakil ketua DPRD di tingkat Provinsi Sulteng, DPRD Kabupaten Buol, DPRD Kabupaten Parigi Moutong dan DPRD Banggai Kepulauan (Bangkep).***