Rapat Paripurna, Fraksi DPRD Sulteng Dukung Langkah Gubernur  

oleh -
oleh
Ketua DPRD Sulteng saat memimpin rapat paripurna dengan agenda penyampaian pandangan umum Fraksi terhadap Raperda tentang APBD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2023. Foto: Humas Set. DPRD Provinsi Sulteng

PosRakyat – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Tengah Menggelar Rapat Paripurna, dengan agenda penyampaian pandangan umum Fraksi Terhadap Raperda tentang APBD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2023. Rapat Paripurna itu digelar di ruang sidang utama DPRD Provinsi Sulteng, Rabu, 02/10/ 2022, lalu.

Dalam kesempatan tersebut, Ketua DPRD Provinsi Sulteng Dr. Hj. Nilam Sari Lawira, SP. MP, selaku pimpinan rapat memberikan kesempatan kepada seluruh Fraksi DPRD Provinsi Sulteng untuk menyampaikan pandangan umumnya.

Selanjutnya, secara garis besar, semua Fraksi DPRD provinsi sulteng menyampaikan, bahwa penyampaian nota keuangan atas Raperda Provinsi Sulteng tentang APBD tahun anggaran 2023 kepada DPRD provinsi sulteng itu merupakan kewajiban konstitusional pemerintah daerah sebagaimana yang diatur dalam UU No. 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah khususnya pada pasal 311 serta pasal 312 ditegaskan bahwa Kepala Daerah dan DPRD wajib menyetujui bersama raperda tentang APBD paling lambat satu bulan sebelum dimulainya tahun anggaran setiap tahun.

Selain itu, Fraksi DPRD Provinsi Sulteng juga meminta kepada Pemda Sulteng agar kesepakatan dalam pembahasan KUA dan PPAS tahun anggaran 2023 dapat dilaksanakan dengan baik, dan apabila nantinya ada perubahan haruslah dibicarakan dan disepakati secara bersama antara TAPD dan Badan Anggaran DPRD Provinsi Sulteng.

Namun, secara umum semua fraksi DPRD Provinsi Sulteng menyampaikan bahwa mendukung langkah Gubernur Sulteng agar kiranya APBD provinsi sulteng tahun anggaran 2023 dapat menjadi instrumen fiskal yang adaftif dan responsif.