Posrakyat.com, Jakarta- Terus tertekannya rupiah terhadap dolar AS, membuat Presiden Joko Widodo memanggil menteri terkait, di Istana Negara, Senin 3 September 2018. Saat ini, posisi rupiah terus melemah ke angka Rp14.800 per dolar AS.
Salah satu yang dilakukan oleh pemerintah adalah penghematan pada proyek-proyek yang dilaksanakan, yakni tidak memaksakan proyek yang dianggap tidak terlalu penting. Terutama pada dua perusahaan milik negara, PT PLN dan PT Pertamina.
“Dari sisi kebutuhan devisa yang dilakukan BUMN seperti Pertamina dan PLN kita akan melihat apa-apa kebutuhan yang tidak bisa ditunda. Kalau pun kebutuhan yang tidak bisa ditunda, bagaimana suplai dolar dilakukan tanpa mengubah sentimen market,” kata Menteri Keuangan Sri Mulyani, di Istana Negara, Jakarta, Senin 3 September 2018.
Maka untuk itu, pemerintah mengintervensi langsung. Dengan tetap berkoordinasi lintas sektor, untuk memastikan hal itu.
“Itu dilakukan secara intervensi khusus oleh pemerintah karena market pada saat ini dianggap sensitif dengan pergerakan seberapa pun kecilnya,” lanjut Sri Mulyani.
Bersama Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan dalam forum Komite Kebijakan Sektor Keuangan (KKSK), akan dilihat secara teliti tingkah laku pasar. Pemerintah mengambil tindakan, terhadap transaksi yang tidak legitimasi. Yaitu transaksi yang hanya mengambil spekulasi, bukan karena kebutuhan saja.
“Kalau tidak legitimate kami akan lakukan tindakan tegas agar tidak menimbulkan spekulasi atau sentimen negatif,” katanya.
Dijelaskan oleh menkeu, salah satu sumber sentimen dari perekonomian Indonesia adalah transaksi berjalan dan transaksi perdagangan. Untuk itu, langkah-langkah yang dilakukan jangka pendek adalah pengendalian dari kebutuhan devisa.
“Karena ini memang yang bisa dikontrol,” katanya.
Makanya, lanjut dia, bersama dengan Kementerian Perdagangan, pemerintah akan melihat komposisi komoditas mana saja yang berasal dari impor tetapi tidak memberi nilai tambah ke masyarakat. Komoditas ini, bukan dari barang baku atau modal. Tetapi barang konsumsi, yang juga bukan kebutuhan dasar.
“Oleh karena itu kita melihat dan identifikasi 900 HS Code yang saat ini dengan menperin untuk melihat yang mana yang bisa diproduksi dalam negeri,” katanya.
Hanya kini belum diputuskan. Masih akan menunggu rapat lanjutan dengan Presiden Joko Widodo.
Sumber; Viva
