PosRakyat – Husin Alwi, ST, seorang praktisi pemberdayaan masyarakat sekaligus mantan Tenaga Ahli Gubernur Sulawesi Tengah ke-14, Rusdy Mastura, menyampaikan gagasan strategis terkait fokus pemerintahan Gubernur Anwar Hafid dan Wakil Gubernur Reny A. Lamadjido dalam percepatan penanggulangan kemiskinan di Sulawesi Tengah.
Husin, yang pernah menerima Pin Emas dari Presiden ke-6 RI, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), atas perannya dalam program Padat Karya dan Program Daerah Pemberdayaan Masyarakat (PDPM) Kota Palu di era Wali Kota Rusdy Mastura, menegaskan bahwa komitmen dan konsistensi merupakan kunci utama yang harus dimiliki pemimpin dan perangkat daerahnya, termasuk organisasi perangkat daerah (OPD).
“Keselarasan dalam kebijakan, anggaran, dan program yang berpihak pada masyarakat miskin (pro-poor policy, pro-poor budgeting, pro-poor programming) akan menjadi indikator utama dalam percepatan penanggulangan kemiskinan,” ujar Husin.
Baca Juga: Tanpa BPJS? Cukup Bawa KTP, Warga Sulteng Bisa Berobat Gratis!
Baca Juga: Gaya Spiritual Anwar Hafid: Pergeseran Paradigma Kepemimpinan
Ia menekankan pentingnya meminimalkan inclusion error dan exclusion error, yakni memastikan bantuan tepat sasaran. “Orang yang berhak harus mendapatkan bantuan, sementara mereka yang tidak berhak tidak boleh menerima. Oleh karena itu, pembaruan data kemiskinan daerah harus menjadi prioritas, termasuk analisis mendalam terhadap dimensi kemiskinan di Sulteng,” tambahnya.
Husin menilai bahwa Sulteng membutuhkan program revolusioner dalam penanggulangan kemiskinan, bukan sekadar pendekatan yang bersifat “rembesan” atau tidak langsung.
“Jika hanya menggunakan strategi yang menyebar tanpa fokus, maka mustahil tingkat kemiskinan di Sulteng bisa turun signifikan hingga di bawah 10%,” tegasnya.
Sebagai contoh, ia menyoroti keberhasilan Gerakan Palu Zero Poverty 2015, yang melalui program Padat Karya dan PDPM, berhasil menurunkan angka kemiskinan hingga 7,24%.
“Program Extraordinary seperti ini sangat dibutuhkan dalam pemerintahan Sulawesi Tengah saat ini,” ujarnya.
Husin juga menyoroti peran penting Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD), yang dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015, dengan Gubernur sebagai penanggung jawab dan Wakil Gubernur sebagai ketua.
Ia mendorong TKPKD untuk segera melakukan evaluasi terhadap Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) agar selaras dengan visi-misi dan program unggulan Anwar Hafid dan Reny Lamadjido.
Menurutnya, agar intervensi program kemiskinan berjalan efektif, perlu fokus pada tiga hal utama:
- Mengurangi Beban Masyarakat
- Meningkatkan Pendapatan Masyarakat
- Memfokuskan Program pada Kantong-kantong Kemiskinan
Husin menegaskan bahwa program yang dijalankan harus bersifat direct attack poverty alias serangan langsung ke akar masalah kemiskinan, bukan program yang hanya bersifat seremonial atau simbolis.
Gubernur Anwar Hafid Siapkan Program Prioritas
Sementara itu, Gubernur Anwar Hafid dalam berbagai kesempatan telah menegaskan dua program prioritas yang segera dilaksanakan untuk meringankan beban masyarakat.
Salah satunya adalah Program Berani Cerdas, yang memastikan bahwa mulai tahun ajaran baru 2025, anak-anak Sulawesi Tengah akan mendapatkan beasiswa dari Pemerintah Provinsi. Program ini menjadi bagian dari komitmen kepemimpinan Anwar Hafid dan Reny Lamadjido untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui akses pendidikan dan kesehatan yang lebih baik.
“Pendidikan dan kesehatan adalah dua sektor utama yang jika diselesaikan dengan baik, maka kemiskinan akan berkurang secara signifikan,” pungkas Anwar Hafid.
