Pasangkayu, Posrakyat.com – Tiga anggota DPRD Pasangkayu melakukan aksi walkout (keluar ruangan) saat rapat paripurna.
Ketiganya, masing-masing Herman Yunus (PPP), dan kedua rekannya dari fraksi Nurani Membangun, Andi Yusuf (Hanura) serta Alimuddin (Hanura).
Rapat paripurna ini membahas soal persetujuan bersama tentang RAPBD tahun 2020 yang berlangsung di gedung DPRD Pasangkayu, Sulawesi Barat, Senin (2/12).
Herman Yunus yang diwawancarai setelah walkout beralasan, ini dilakukan sebab ia salah satu anggota badan anggaran (Banggar) DPRD Pasangkayu yang rutin mengikuti rapat, hingga sekarang belum mendengarkan kata kesepakatan.
Ia menilai, tim anggaran pemerintah daerah (TAPD) yang diketuai Sekda Pasangkayu, Firman tidak transparan soal anggaran.
“Tidak ada paripurna jika tidak ada kesepatan antara Banggar (DPRD) dan TAPD. Terutama terkait dokumen, padahal anggota DPRD punya hak untuk tahu,” Herman Yunus beralasan.
Menurutnya ada kejanggalan, sebab ada program yang tidak rasional. Seperti yang ia jadikan sampel, penyewaan tenda pada acara HUT Pasangkayu yang menelan anggaran sekira Rp800 juta bagi seluruh organisasi perangkat daerah (OPD).
Mengacu pada Perbup 22/2019 soal sewa tenda yang menetapkan Rp2.5 juta perpaket, tapi ternyata tiba-tiba membengkak menjadi Rp20 juta untuk 40 jumlah OPD. Ini bisa dikategorikan mark up (penggelembungan) anggaran daerah.
Ia menambahkan, sangat tidak etis menggunakakan uang rakyat, apalagi jumlahnya begitu besar sehingga dianggap tidak wajar.
Mestinya anggaran seperti itu, lebih baik dialokasikan ke kebutuhan mendasar masyarakat.
Setidaknya, total RAPBD Pasangkayu tahun 2020 mencapai Rp935 miliar, termasuk di dalamnya penambahan Rp73 miliar yang dianggap belum jelas peruntukannya.
