Tiga Anggota DPRD Pasangkayu Walkout Saat Paripurna   

oleh -534 views
Anggota Banggar DPRD Pasangkayu, Herman Yunus 

Pasangkayu, Posrakyat.com – Tiga anggota DPRD Pasangkayu melakukan aksi walkout (keluar ruangan) saat rapat paripurna.

Ketiganya, masing-masing Herman Yunus (PPP), dan kedua rekannya dari fraksi Nurani Membangun, Andi Yusuf (Hanura) serta Alimuddin (Hanura).

Rapat paripurna ini membahas soal persetujuan bersama tentang RAPBD tahun 2020 yang berlangsung di gedung DPRD Pasangkayu, Sulawesi Barat, Senin (2/12).

Herman Yunus yang diwawancarai setelah walkout beralasan, ini dilakukan sebab ia salah satu anggota badan anggaran (Banggar) DPRD Pasangkayu yang rutin mengikuti rapat, hingga sekarang belum mendengarkan kata kesepakatan.

Ia menilai, tim anggaran pemerintah daerah (TAPD) yang diketuai Sekda Pasangkayu, Firman tidak transparan soal anggaran.

“Tidak ada paripurna jika tidak ada kesepatan antara Banggar (DPRD) dan TAPD. Terutama terkait dokumen, padahal anggota DPRD punya hak untuk tahu,” Herman Yunus beralasan.

Menurutnya ada kejanggalan, sebab ada program yang tidak rasional. Seperti yang ia jadikan sampel, penyewaan tenda pada acara HUT Pasangkayu yang menelan anggaran sekira Rp800 juta bagi seluruh organisasi perangkat daerah (OPD).

Mengacu pada Perbup 22/2019 soal sewa tenda yang menetapkan Rp2.5 juta perpaket, tapi ternyata tiba-tiba membengkak menjadi Rp20 juta untuk 40 jumlah OPD. Ini bisa dikategorikan mark up (penggelembungan) anggaran daerah.

Ia menambahkan, sangat tidak etis menggunakakan uang rakyat, apalagi jumlahnya begitu besar sehingga dianggap tidak wajar.

Mestinya anggaran seperti itu, lebih baik dialokasikan ke kebutuhan mendasar masyarakat.

Setidaknya, total RAPBD Pasangkayu tahun 2020 mencapai Rp935 miliar, termasuk di dalamnya penambahan Rp73 miliar yang dianggap belum jelas peruntukannya.

“Hanya untuk merasionalkan bukan maksud mencekal pembahasan, tapi ini bagian dari preventif,” tambah ketua PPP Pasangkayu ini.

Kerangka acuan kerja (KAK) OPD, juga tidak pernah diperlihatkan ke banggar. Akhirnya DPRD yang memiliki hak, kewalahan untuk mengontrol.

Ia pernah meminta dokumen pendukung tentang jenis seluruh kegiatan, namun pihak TAPD tidak berkenan memberikan, sehingga ia memerlukan dokumen KAK, tapi lagi-lagi itu juga tidak diindahkan.

Herman merasa, seakan pemda mau mereduksi fungsi DPRD, baik bugeting maupun pengawasan.

Anggota DPRD Pasangkayu periode 2014-2019, Ikram Ibrahim juga menyoal pembahasan RAPBD Pasangkayu tahun 2020.

Kata dia, jika pembahasan pelaksanaan anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) 2020 mengalami kebuntuan (deadlock), maka buntutnya kerugian bagi daerah.

Berdasarkan pasal 317/UU 23 tentang pemerintahan daerah, batas maksimal pelaksanaan pembahasan APBD, tanggal 30 November 2019.

Menyesuaikan pelaksanaan penjabaran APBD sebelumnya, dengan didasari peraturan kepala daerah (Perkada). Dan anggota DPRD akan terkena sanksi tidak menerima gaji selama 6 bulan masa kerja.

Sementara Sekretaris Daerah Pasangkayu, Firman selaku ketua TAPD saat dihubungi via ponsel, belum menemukan jawaban hingga berita ini tayang.

Arham Bustaman

loading...