Tudingan Muscab PPP Tolitoli di “Setting” Deadlock Adalah Fitnah

oleh -
oleh
Sekwil PPP Sulteng, Imam Sudirman, Foto: Ist

PosRakyat – Sekretaris Wilayah (Sekwil) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Provinsi Sulteng Iman Sudirman membantah tudingan yang di sampaikan pengurus Demisoner DPC PPP Tolitoli Edy Suhasmoro, bahwa pelaksanaan Muscab PPP Tolitoli di “Setting” deadlock merupakan tuduhan yang berlebihan dan tidak mendasar.

“Tudingan saudara Edy Suhasmoro terhadap Muscab DPC Tolitoli terhadap DPW PPP Sulteng terlalu berlebihan dan tidak benar adanya,” kata Sekwil PPP yang saat itu selaku pimpinan sidang pleno III.

Menurutnya jika diperhatikan dengan
saksama forum muscab mulai memanas sejak ada pertanyaan tentang keabsahan SK beberapa PAC di Tolitoli pada sidang pleno I. Kemudian berlanjut pada pleno III sidang telah dipimpin oleh DPW sebagaimana amanah PO 01 tahun 2021 PPP. Sesaat sidang dibuka maka
pimpinan sidang mengecek kembali registrasi peserta.

Dari 10 PAC yang didaftarkan dalam
sipol, lanjut Iman Sudirman, lembar registrasi hanya ditandatangani oleh 8 PAC demikian pun dalam registrasi ulang tersebut, satu orang utusan PAC membawa kertas bertuliskan identitasnya, kemudian 1 orang
utusan PAC lainnya tidak membawa KTP atau dokumen identitas pribadi lainnya.

Dalam masa registrasi ulang tersebut saudara Asmaul berbicara memberikan informasi dan dokumen
sanggahan bahwa berdasarkan info dari sekretaris DPC Kabupaten Tolitoli terdapat beberapa
SK PAC yang diragukan keabsahannya.

“Dalam situasi tersebut kemudian bergulir pendapat untuk mengeluarkan saudara Asmaul dari ruang sidang dengan alasan karena saudara Asmaul
sebelumnya telah dikeluarkan keanggotaannya dari PPP,” ujarnya.

Sekwil mengatakan Asmaul sendiri membawa dokumen putusan mahkamah partai dimana telah memulihkan dan mengembalikan keanggotaannya yang disaksikan oleh pimpinan sidang dan ketua DPC Demisioner. Pimpinan sidang kepada peserta sidang meminta untuk mempertimbangkan kehadiran saudara
Asmaul karena muscab adalah keputusan tertinggi dalam tingkat DPC. Namun peserta sidang atau tepatnya pengurus DPC demisioner memaksa untuk mengeluarkan Asmaul dengan alasan sampai dengan mereka demisioner tidak pernah menerima Salinan putusan dari mahkamah
partai tersebut.

Atas desakan peserta sidang kemudian pimpinan sidang memutuskan untuk
mengeluarkan saudara Asmaul namun saudara Asmaul tidak mau keluar karena merasa berhak tetap sebagai anggota PPP. Sebab belum diindahkan kemudian pimpinan sidang memerintahkan kepada panitia pelaksana untuk mengeluarkan saudara Asmaul. Oleh karena
panitia belum juga bisa mengeluarkan saudara Asmaul sehingga kemudian pimpinan sidang dengan sangat tegas meminta saudara Asmaul untuk keluar.