Resmi, Wakil Ketua DPR Usulkan Pansus Angket TKA

oleh -
Wakil Ketua DPR RI, Fahrii Hamza dan Fadli Zon ( Istimewa)

Posrakyat.com, Jakarta— Wakil Ketua Fadli Zon dan Fahri Hamza mengusul pembentukan  Pansus Hak Angket Tenaga Kerja Asing (TKA) dan empat angguta DPR lain yang juga menandatangi daftar pengusulan pansus Angket tersebut. Jakarta, Senin (30/04/2018).

Pembentukan pansus bertujuan untuk menginvestigasi isu Tenaga Kerja Asing (TKA) illegal dan tidak terdidik.

Dilansir dari CCNIndonesia. Fadli Zon menuturkan isu keberadaan TKA tersebut telah meresahkan masyarakat sehingga perlu diselesaikan melalui investigasi.

“(Pansus Angket TKA) ini bagian dari wacana publik yang tidak bisa dihindari bahwa semakin banyak TKA, khususnya ilegal maupun unskilled yang meresahkan masyarakat,” ujar Fadli usai menandatangani daftar pengusul Pansus TKA di Gedung DPR, Jakarta, Senin (30/4).

Fadli Zon menjelaskankan keberadaan TKA  merugikan pekerja lokal yang seharusnya mendapat prioritas dari pemerintah. Selain itu, keberadaan TKA pun dikhawatirkan mengganggu keamanan dan politik nasional.

Ia juga mengtakan, terkait pembentukan Pansus Angket TKA tesebut memerlukan tanda tangan 25 anggota DPR..

Salain itu, empat anggota DPR yang juga telah menandatangani pengusul pansus angket TKA tersebut adalah anggota Fraksi Gerindra Muhammad Syafii, Ketua Fraksi PKS Jazuli Juwaini, dan Pansus Angket TKA akan diputuskan di paripurna DPR.

Ditengah terbatasnya anggota yang ikut mengusulkan Angket, kata   Fadli Zon lantaran beberapa anggota DPR tengah melaksanakan reses. Namun menurutnya sudah mendapatkan kabar sejumlah anggota DPR akan mengikutinya sebagai pengusul Pansus Angket TKA.

Diketahui beberapa anggota yang akan ikut mengusulkan yakni Wakil Ketua MPR Muhaimin Iskandar dan sejumlah anggota Fraksi PAN, PKS dan PKB.

“Penandatanganan Pansus ini sesuai dengan adanya anggota DPR. Maka kami update terus menerus siapa yang tanda tangan,” ujarnya.

Sejalan dengan itu, Jazuli saat di temui terpisah menyampaikan,  Fraksi PKS mendukung usulan Gerindra membentuk Pansus Angket TKA. PKS juga telah membentuk tim khusus invetigasi dan mengkaji  TKA di Indonesia.

“PKS ingin jangan sampai opini ini terus bergulir tanpa sesuatu yang pasti. Oleh karena itu PKS setuju dengan yang diusulkan Fraksi Gerindra. Apalagi pimpinan PKS memberikan sinyal bahwa harus disikapi beredarnya isu TKA ini,” ucap Jazuli.

Terkait keberadaan sejumlah TKA di Indonesia kata Jazuli, PKS tidak melarang jika pekerja local mendapatkan prioritas. Karena prioritas terhadap pekerja local diperlukan guna pengentasan  kemiskinan di negeri ini.

(Redaksi)

loading...