PosRakyat.com – Ribuan penambang rakyat Poboya, Kota Palu, Sulawesi Tengah, menggelar aksi demonstrasi besar-besaran pada Rabu (28/1/2026). Mereka mendesak pemerintah agar menciutkan sebagian lahan konsesi PT Citra Palu Minerals (CPM) untuk ditetapkan sebagai Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR).
Aksi tersebut merupakan puncak dari perjuangan panjang penambang rakyat yang selama bertahun-tahun menuntut kejelasan status legal aktivitas pertambangan di wilayah Poboya.
Sehari sebelum aksi, massa penambang telah melakukan pra-kondisi dengan memblokir akses jalan menuju kawasan tambang sejak Selasa malam (27/1/2026).
Puluhan truk pengangkut material diparkir berjajar di badan jalan, sementara ratusan penambang berkumpul dan menghentikan seluruh aktivitas tambang rakyat.
Baca Juga: Pencabutan Sanksi PT RUJ Telah Sesuai Aturan Hukum
Baca Juga: Presiden Prabowo Dijadwalkan Hadiri HPN 2026
Pantauan di lokasi menunjukkan suasana malam di area tambang Poboya tampak dipenuhi barisan kendaraan tambang yang terparkir rapat di jalur tanah berbatu. Di bawah penerangan lampu kendaraan dan warung darurat, para penambang terlihat duduk berkelompok, berdiskusi, dan menunggu waktu aksi. Kebersamaan dan solidaritas antarmassa mencerminkan kuatnya ketergantungan ribuan keluarga terhadap tambang rakyat Poboya.
Aksi demonstrasi ini dibenarkan oleh tokoh Front Pemuda Kaili (FPK) Sulawesi Tengah, Amir Sidiq. Ia memastikan ribuan penambang rakyat akan turun langsung ke jalan sejak pagi hari. “Benar, hari ini kami turun aksi,” ujar Amir.
Demonstrasi dijadwalkan dimulai pukul 09.00 WITA. Massa aksi akan bergerak secara berurutan ke empat titik strategis di Kota Palu, yakni Kantor DPRD Kota Palu, DPRD Provinsi Sulawesi Tengah, Kantor Gubernur Sulawesi Tengah, serta Kantor Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah.
Menurut Amir, keempat lokasi tersebut dipilih sebagai simbol harapan agar wakil rakyat dan aparat negara memberi perhatian serius terhadap tuntutan penambang rakyat.
Ia menyebut jumlah massa diperkirakan mencapai 4.000 hingga 5.000 orang. Mereka berasal dari berbagai profesi yang menggantungkan hidup dari tambang rakyat, mulai dari sopir truk, operator tromol, buruh angkut, hingga pekerja tambang lainnya.
“Demi perjuangan bersama, seluruh aktivitas tambang rakyat kami hentikan sementara. Ini bentuk solidaritas. Pekerjaan kita tinggalkan dulu, mari sama-sama turun ke jalan,” tegas Amir, yang juga dipastikan menjadi salah satu orator aksi.
Tokoh masyarakat lingkar tambang Poboya, Sofyar, menilai aksi tersebut sebagai momentum penting untuk kembali memperjuangkan penetapan WPR yang hingga kini belum terealisasi. Ia menyebut penciutan lahan konsesi PT CPM sudah terlalu lama terhambat, sementara penambang rakyat terus berada dalam ketidakpastian hukum.
“Warga penambang tidak ingin terus menjadi penonton di tanah leluhur mereka sendiri,” kata Sofyar.
