PosRakyat.com – Ribuan penambang rakyat Poboya, Kota Palu, Sulawesi Tengah, menggelar aksi demonstrasi besar-besaran pada Rabu (28/1/2026). Mereka mendesak pemerintah agar menciutkan sebagian lahan konsesi PT Citra Palu Minerals (CPM) untuk ditetapkan sebagai Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR).
Aksi tersebut merupakan puncak dari perjuangan panjang penambang rakyat yang selama bertahun-tahun menuntut kejelasan status legal aktivitas pertambangan di wilayah Poboya.
Sehari sebelum aksi, massa penambang telah melakukan pra-kondisi dengan memblokir akses jalan menuju kawasan tambang sejak Selasa malam (27/1/2026).
Puluhan truk pengangkut material diparkir berjajar di badan jalan, sementara ratusan penambang berkumpul dan menghentikan seluruh aktivitas tambang rakyat.
Baca Juga: Pencabutan Sanksi PT RUJ Telah Sesuai Aturan Hukum
Baca Juga: Presiden Prabowo Dijadwalkan Hadiri HPN 2026
Pantauan di lokasi menunjukkan suasana malam di area tambang Poboya tampak dipenuhi barisan kendaraan tambang yang terparkir rapat di jalur tanah berbatu. Di bawah penerangan lampu kendaraan dan warung darurat, para penambang terlihat duduk berkelompok, berdiskusi, dan menunggu waktu aksi. Kebersamaan dan solidaritas antarmassa mencerminkan kuatnya ketergantungan ribuan keluarga terhadap tambang rakyat Poboya.
Aksi demonstrasi ini dibenarkan oleh tokoh Front Pemuda Kaili (FPK) Sulawesi Tengah, Amir Sidiq. Ia memastikan ribuan penambang rakyat akan turun langsung ke jalan sejak pagi hari. “Benar, hari ini kami turun aksi,” ujar Amir.
Demonstrasi dijadwalkan dimulai pukul 09.00 WITA. Massa aksi akan bergerak secara berurutan ke empat titik strategis di Kota Palu, yakni Kantor DPRD Kota Palu, DPRD Provinsi Sulawesi Tengah, Kantor Gubernur Sulawesi Tengah, serta Kantor Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah.
Menurut Amir, keempat lokasi tersebut dipilih sebagai simbol harapan agar wakil rakyat dan aparat negara memberi perhatian serius terhadap tuntutan penambang rakyat.
Ia menyebut jumlah massa diperkirakan mencapai 4.000 hingga 5.000 orang. Mereka berasal dari berbagai profesi yang menggantungkan hidup dari tambang rakyat, mulai dari sopir truk, operator tromol, buruh angkut, hingga pekerja tambang lainnya.
“Demi perjuangan bersama, seluruh aktivitas tambang rakyat kami hentikan sementara. Ini bentuk solidaritas. Pekerjaan kita tinggalkan dulu, mari sama-sama turun ke jalan,” tegas Amir, yang juga dipastikan menjadi salah satu orator aksi.
Tokoh masyarakat lingkar tambang Poboya, Sofyar, menilai aksi tersebut sebagai momentum penting untuk kembali memperjuangkan penetapan WPR yang hingga kini belum terealisasi. Ia menyebut penciutan lahan konsesi PT CPM sudah terlalu lama terhambat, sementara penambang rakyat terus berada dalam ketidakpastian hukum.
“Warga penambang tidak ingin terus menjadi penonton di tanah leluhur mereka sendiri,” kata Sofyar.
Ia mengajak seluruh elemen penambang dan masyarakat lingkar tambang untuk tetap kompak dan berada dalam satu barisan perjuangan. Sofyar menegaskan aksi yang digelar bersifat damai dan tidak anarkis.
“Kami hanya ingin menyampaikan aspirasi secara terbuka dan meminta dukungan nyata dari wakil rakyat dan pemerintah,” ujarnya.
Menurut Sofyar, berbagai persyaratan pengusulan WPR sejatinya telah dipenuhi, mulai dari dukungan masyarakat, tokoh adat, hingga upaya administratif. Namun hingga kini, penetapan WPR yang dinantikan belum juga terwujud.
“Sudah bertahun-tahun kami menunggu dengan sabar, tapi belum ada kepastian,” ungkapnya.
Ia juga menyoroti stigma negatif yang kerap dilekatkan kepada penambang rakyat Poboya, khususnya label ilegal. Menurutnya, penilaian tersebut sering kali dilakukan secara sepihak tanpa melihat perjuangan masyarakat untuk mendapatkan legalitas.
“Kami justru ingin dilegalkan. Kami ingin negara memberi akses resmi agar WPR bisa diatur secara mandiri dan bertanggung jawab,” katanya.
Hal senada disampaikan tokoh lingkar tambang lainnya, Sofyan Aswin. Ia mengingatkan bahwa ribuan keluarga di Poboya menggantungkan hidup dari aktivitas tambang rakyat. Jika aktivitas tersebut dihentikan tanpa solusi, dampaknya akan sangat besar bagi perekonomian masyarakat.
“Lewat aksi ini, kami ingin menunjukkan niat baik. Jangan kami terus diserang dengan stigma negatif,” kata Sofyan.
Ia menegaskan bahwa masyarakat telah berulang kali meminta kepada negara agar diberikan WPR, namun hingga kini belum ada kejelasan.
“Kami sudah berupaya meminta kepada negara untuk diberi WPR, tapi tak kunjung ada,” tandasnya.
Aksi ribuan penambang rakyat Poboya ini mencerminkan ketegangan antara kebutuhan hidup masyarakat dan kebijakan pengelolaan sumber daya alam.
Di balik barisan massa dan truk yang terparkir di jalanan, tersimpan harapan agar negara hadir memberikan kepastian hukum dan keadilan bagi penambang rakyat di tanah mereka sendiri.
