PosRakyat – Tokoh mudah Alkhairaat, Habib Muhammad Sadig Alhabsyi menilai sikap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Anwar Hafid tidak peka terhadap kondisi pascabencana bidang pendidikan di Sulawesi Tengah (Sulteng), khususnya di Kota Palu dan Kabupaten Sigi.
Ia mengatakan, politisi Partai Demokrat itu tidak bersuara mengenai proyek pembangunan 19 sekolah dari Kementrian PUPR melalui Balai Prasarana dan Pemukiman Wilayah (BP2W) Sulteng sebesar Rp 37, 41 – 43 miliar Rehabilitasi dam Rekonstruksi Tahun Anggaran (TA) 2021 – 2020.
“Nah, beliau kan anggota dewan Komisi V dari Dapil Sulteng. Kementrian PUPR mitra komisi beliau, artinya termasuk balai lembaga vertikal-nya PUPR,” tegas Habib Sadig kepada awak media, Minggu.
Habib Sadig menyayangkan sikap Anwar Hafid yang terkesan mengabaikan kondisi infrastruktur pendidikan di daerah ini. Padahal kata dia, pembangunan SD itu sangat penting bagi peserta didik di daerah pascabencana.
Apalagi kondisi bangunannya tidak layak untuk dilakukan proses belajar mengajar oleh guru dan murid di sekolah – sekolah tersebut.
Publik sangat berharap adanya perhatian dan sikap tegas dari Anggota DPR RI dari Dapil Sulteng, seperti Anwar Hafid dan anggota dewan lainnya yang merupakan mitra Kementrian PUPR.
Habib Sadig bahkan kurang percaya jika aspirasi rakyat Sulteng dapat disuarakan di level pusat, karena sampai hari ini Anwar Hafid tidak mengomentari data dan fakta terkait kondisi bangunan sekolah tersebut.
Dilansir dari gnews.com, Anwar Hafid yang dikonfirmasi via aplikasi WatsApp pada (15/10/2022) malam mengatakan akan segera meninjau langsung kondisi sekolah – sekolah tersebut.
“Saya baru mau cek dulu fisiknya,” tulis mantan Bupati Morowali dua periode ini lewat pesan singkat WA.
Anwar Hafid juga meminta agar dikirimkan data – data foto terkait kondisi bangunan sekolah.
Diberitakan sebelumnya, Tokoh muda Alkhairaat yang juga Cicit Pendiri Alkhairaat, Habib Idrus bin Salim Aljufri (Guru Tua), Habib Mohammad Sadig Alhabsyi menuntut aparat penegak hukum segera mengusut kasus proyek pembangunan sekolah pasca bencana yang ditangani oleh BP2W Provinsi Sulawesi Tengah.
Tuntutan itu ia sampaikan dalam wawancara dengan media ini di Palu Jumat, (14/10/2022).
