Pasangkayu, PosRakyat.com – Rapat dengar pendapat antara DPRD Pasangkayu dan tim gugus covid-19 Pasangkayu, Sulawesi Barat kembali dilakukan untuk kesekian kali, Selasa, 28 April 2020.
Saking sering RDP, hingga Andi Yusuf, salah satu anggota DPRD Pasangkayu menyebut dirinya sudah bosan RDP dan mulai malas membahas. Pasalnya, kinerja tim gugus dinilai tidak efektif.
Bahkan ia menuding, pelaksanaan di lapangan tidak sesuai petunjuk tekhnis seperti di daerah lain yang melakukan jemput paksa terhadap pasien yang tejangkit corona.
RDP ini berlangsung di gedung DPRD Pasangkayu. Sejumlah pertanyaan disampaiakan para anggota DPRD seputar penanganan dan pencegahan virus corona yang kini menjadi kemelut hampir tiap daerah di Indonesia.
Setelah mendapat informasi, ketua DPRD Pasangkayu, Alwiaty menyayangkan PDP positif corona yang duduga dipulangkan dari RSUD Ako.
Berdasarkan juknis tim covid-19 pusat, lanjut Alwiaty, seharusnya PDP yang dinyatakan positif hasil tes swab, itu semestinya dirawat di rumah sakit dan tidak diizinkan pulang.
Karena isolasi mandiri di rumah, menurut Alwiaty, itu tidak menjamin PDP positif virus corona tidak menularkan ke orang lain di sekitar. Malah justru itu yang dikhawatirkan.
Penanganan corona, sebut Herman Yunus, merupakan murni karena kemanusiaan yang harus dilakukan secara manusiawi, bukan dilakukan karena tendensi politik.
Anggota DPRD Pasangkayu itu melihat, penanganan kasus corona di daerah ini belum maksimal, sebab tidak memiliki skenario pelaksanaan.
Hingga progres penangananpun, ia pertanyakan. Termasuk dampak sosial yang terjadi di tengah masyarakat.
Ia mendesak pemda hadir dan tidak lepas tangan terhadap pasien yang diisolasi. Justru, anggaran direalokasikan untuk membantu warga.
Agar penyebaran virus corona, lanjut Herman, dibutuhkan keseriusan agar bisa menghambat. Salah satunya, pemanfaatan ruang isolasi, bukan hanya menjadi pajangan.
Sedang Saifuddin mengatakan, penanganan PDP yang positif corona yang diisolasi mandiri, itu menimbukan efek sosial terhadap keluarga. Karena, terkucilkan di tengah masyarakat.
