PosRakyat – Ketua DPW Jaringan Kemandirian Nasional Sulawesi Tengah ( Jaman Sulteng), Moh. Rifaldy, SH angkat bicara terkait mangkraknya proyek pembangunan 19 sekolah di wilayah Kota Palu dan Kabupaten Sigi.
Berdasarkan informasi yang diperoleh PosRakyat.com, dimana diketahui pembangunan sekolah di kabupaten Sigi dan Kota Palu tahun anggaran (TA) 2019 – 2020 itu menggunakan anggaran senilai Rp. 37, 41 miliar. Namun setelah dilakukan adendum 4 kali, anggaran pembanguan gedung sekolah tersebut bertambah menjadi senilai Rp. 43 miliar. Proyek ini dibawah kendali Balai Prasarana dan Pemukiman Wilayah (BP2W) Sulteng.
Kepada media ini, Moh Rifaldy mengatakan bahwa, berdasarkan fakta – fakta lapangan dan pengakuan pihak sekolah tersebut diduga kuat proyek yang menggunakan uang Bank Dunia melalui Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) ini telah terjadi pelanggaran pidana didalamnya.
“Faktanya pekerjaan itu amburadul dan mangkrak. Kemudian, informasi yang kami dapatkan proyek itu telah di Provisional Hand Over (PHO), jika benar demikian, maka ini jelas merupakan dugaan pelanggaran tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara dan mestinya ditindak tegas bukan malah terkesan didiamkan seperti saat ini,” tegas Moh. Rifaldy, SH kepada PosRakyat.com, Rabu, 12 Oktober 2022.
Menurut Moh. Rifaldy, jika melihat kondisi pembanguan yang kacau balau itu dimana pihak aparat penegak hukum baik itu kejaksaan maupun kepolisian semuanya terkesan menutup mata atas hal ini.
“Melihat kondisi ini, jangan salahkan masyarakat jika menaruh curiga terhadap aparat penegak hukum dimana terkesan tutup mata dan juga tidak berani memeriksa Kepala BP2W Sulteng, Sahabudin dan pejabat terkait lainnya. Hal ini diduga kuat ada kesepakatan tertentu,” tutur Moh. Rifaldy.
Lanjut Rifaldy, bahwa keterangan dari guru – guru dan para kepala sekolah, serta bukti bangunan sekolah yang diduga tak sesuai spek serta tidak rampungnya pembangunan itu sebenernya sudah menjadi dasar kuat bagi APH untuk memeriksa pejabat BP2W Sulteng maupun kontraktornya.
Saat ini, masyarakat Kota Palu dan Kabupaten Sigi kini menunggu gebrakan APH. Sebab kata dia, sekolah – sekolah itu sangat tidak layak huni. Selain itu, SD Islam Terpadu Insan Gemilang yang diduga bangunannya tidak ada, tapi proyek tersebut telah dibayarkan 100 persen.
Sementara, Kepala BP2W Sulteng, Sahabudin yang dikonfirmasi pada 9 Oktober 2022 via aplikasi WatsApp hanya menyampaikan bahwa akan menjelaskan setelah dirinya tiba di Palu pada Selasa, 11 Oktober 2022. Namun hingga saat ini belum ada satupun pihak BP2W Sulteng yang bersedia untuk menjelaskan hal tersebut.
“Ada historisnya. Panjang, nanti saya jelaskan ya, setel di Palu.” tulis Kepala BP2W Sahabudin waktu itu.
Ketika dikonfirmasi kembali pada (12/10/2022) via WA perihal proyek tersebut, Sahabudin tak menjawab meskipun pesan sudah centang dua dan sudah terbaca.
Sebagaimana diberitakan sebelumnya, proyek pembangunan 19 sekolah di Kota Palu dan Kabupaten Sigi dengan nama pekerjaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Rehab – Rekon) Fasilitias Pendidikan Dasar Fase 1B, seharusnya sudah selesai dikerjakan dan diserahkan kepada pihak sekolah masing – masing untuk dimanfaatkan sebagai tempat pembelajaran para peserta didik.
Namun faktanya, proyek yang melekat pada Balai Prasaran Pemukiman Wilayah (BP2W) Sulawesi Tengah Kementrian PUPR bernilai puluhan miliaran itu belum semuanya rampung dikerja.
Proyek yang dikerjakan oleh PT. Sentra Multikarya Infrastruktur (SMI) bernomor kontrak HK.02.01/KONT/SPPP.ST/PSPPOP.II/02/2020, mulai 5 Juni 2020 dengan konsultan proyek TMC CERC PT. Yodya Karya.
Jika dihitung mundur dari tanggal kontrak 5 Juni 2020 hingga saat ini 10 Oktober 2022, berarti proyek ini sudah berlangsung selama 27 bulan atau 2 tahun 3 bulan. Sebuah pekerjaan proyek rehab rekon yang terbilang lama.
Dari papan pengumuman proyek diketahui 19 sekolah yang dibangun itu, yakni MTs Alkhairaat Bobo, MTs Alhasanaat Kaleke, MTs Alkhairaat Balamoa, MIS Alkhairaat Bangga, MTs Nidatul Khairaat Pombewe, SD Islam Terpadu Insan Gemilang, RA Darul Iman, SD Inpres Buluri, SD Swasta Al Akbar, MTsS Walisongo Palu, SD Islam Iqra Petobo, SDN 1 Petobo, SDN 2 Petobo, SDN Inpres Petobo, SMKS Justitia, TK Annisaul Khairaat, TK KT Bamba, TK Nosarara dan MTsN 3 Kota Palu.
Hasil investigasi tim Konsorsium Media Sulteng di sejumlah lokasi pembangunan sekolah, terdapat masalah dari proyek puluhan miliar tersebut.
Tim investigasi yang mengroscek, pertama pekerjaan di MTsN 3 Kota Palu di Kelurahan Petobo, menemukan beberapa fasilitas yang dikerjakan sudah rusak, seperti gagang pintu padahal belum lama dipasang, plafon yang tidak selesai dipasang, serta dua gedung laboratorium belum rampung 100 persen.
Tim media berlanjut ke pekerjaan di SDN Inpres Petobo, SDN 1 Petobo, dan SDN 2 Petobo yang kebetulan berada di satu titik lokasi.
Di lokasi ini, Tim Investigasi menemukan sejumlah intem pekerjaan juga belum rampung seperti di SDN 1 Petobo terdapat akses tangga untuk disabilitas namun tak dipasang besi pegangan, begitu juga paving blok pada halaman sekolah itu juga tidak terpasang plus atas bangunan sudah ada yang copot.
Kondisi serupa juga terlihat di SDN 2 Petobo yang juga tidak ada besi pegangan untuk akses tangga disabilitas serta paving juga belum terpasang semuanya.
Namun saat tim investigasi tiba di sekolah ini, terlihat sejumlah pekerja tengah memasang dan merapikan paving blok di depan kelas.
Salah seorang guru yang berada di SDN 2 Petobo Ulim yang ditemui di lokasi menuturkan, pihak BP2W sudah beberapa kali turun ke sekolah itu dan berbincang dengan Kepala Sekolah.
“Kalau untuk paving ini, saya tidak tahu informasinya apakah dipasang semua satu halaman sekolah atau hanya di depan kelas saja,” ujar Ulim.
Dia mengaku, ketika hujan deras halaman di depan sekolah digenangi air, sehingga tidak dapat digunakan untuk apel pagi maupun tempat bermain para murid.
Ulim berharap semoga kondisi itu mendapat solusi dari BP2W ke depan.
