Diduga Abaikan Hak Warga, Ini Alasan PT PAU

oleh -
Pertemuan LMAB membicarakan kondisi masyarakat sekitar pabrik di Desa Uso Kabupaten Banggai pekan lalu. FOTO: IST

Banggai, Posrakyat.com – PT. Panca Amara Utama (PAU) melalui community development(comdev), Leonard Hutabarat yang dikonfirmasi via pesan aplikasi WatsApp, Rabu (5/2/2020) menjelaskan kebijakan perusahaan ihwal CSR dan sejumlah masalah tersebut adalah keputusan perusahaan.

“Baik pak. Terkait informasi tadi, di karenakan adanya kebijakan diskresi perusahaan,” ujarnya.

Leonard mengatakan untuk saat ini belum bisa memberikan komentar banyak mengenai persoalan tersebut.

“Mohon maaf, terima kasih,” jawab Leonard.

Ketika ditanya soal keputusan dan penegasan mengenai diskresi itu, Leonard tak menjawab pertanyaan wartawan.

Diketahui, diskresi adalah keputusan atau tindakan yang ditetapkan atau dilakukan oleh Pejabat Pemerintahan untuk mengatasi persoalan konkret yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam hal peraturan perundang-undangan yang memberikan pilihan, tidak mengatur, tidak lengkap atau tidak jelas, dan atau adanya stagnasi.

Sebelumnya, Lembaga Masyarakat Adat Banggai (LMAB) Batomundoan sangat perihatin dengan kondisi yang mendera masyarakat yang tinggal di sekitar area pabrik amonia PT Panca Amara Utama di Desa Uso Kecamatan Batui, Kabupaten Banggai yang melakukan pengolahan sisa atau limbah gas PT Donggi Senoro. Di mana peningkatan ekonomi yang selayaknya harus dirasakan oleh penduduk lokal terkesan jauh impian.

Hal itu dikemukakan Dedi Lentona Matarang, salah seorang pengurus harian LMAB kepada wartawan, Sabtu (1/2/2020).

Menurut dia, terbukanya ruang investasi yang ada di setiap wilayah Banggai dengan beragam jenis investasi, mestinya dapat membantu kemajuan masyarakat secara umum tapi sejauh ini masyarakat tak dapat merasakan dampak dari hadirnya mega investasi yang ada di kabupaten itu.

Dari segala fenomena yang sudah dialami oleh masyarakat, khususnya yang berada di zona ring 1, di mana hal itu terkesan kehadiran pemerintah daerah kurang maksimal dalam melakukan pengawasan terhadap aktifitas yang ada di tanah Banggai.

Mulai dari pengelolaan  Corporate Social Responsibity (CSR), rekruitmen karyawan lokal, sampai pendapatan daerah hasil pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) yang tak dapat diakses oleh publik alias tak transparan.

“Untuk itulah lembaga masyarakat adat Banggai mengkritik keras terkait kebijakan yang telah dilakukan oleh pemerintah daerah dan komitmen investor dalam upaya peningkatan kehidupan ekonomi masyarakat Banggai,” ungkap Dedi yang juga Ketua Bidang Hukum dan Ham Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Banggai.

Sementara Sekretaris LMAB Banggai, Sopyansyah Yunan menambahkan bahwa keberadaan lembaga adat bukan menegasikan peran Pemkab Banggai dalam hal intervensi terhadap dunia investasi di daerah itu, tetapi perlu diingat bahwa sebelum eksplorasi kekayaan alam di bumi Banggai terlebih dahulu ada kesepakatan MuU antara masyarakat adat, pemerintah daerah, dan investor.

“Untuk itu dalam waktu dekat ini kami akan melakukan kunjungan serta dialog bersama seluruh instrumen pemangku kebijakan terkait investasi di Kabupaten Banggai,” katanya.

Di antaranya lanjut Sopyansyah, yang terkait dengan perlindungan terhadap masyarakat yang kesemuanya termuat dalam perjanjian bersama antara lembaga adat, pemerinta, dan investor saat proses awal di bukanya investasi di Banggai.  (BOB)

loading...