Mengukur Profesional Polda dalam Kasus Hoax YB

oleh -
Ilustrasi

Oleh FAHRIYANTO S. MASO’AMA , Ketua Gerakan Milenial Peduli Sulteng (GMPS) Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Tadulako.


Saat ini Pena 98 masi berdalih dan menganggap kasus Yb adalah hak imunitas anggota DPRD.  mengenai hak Imunitas dalam konteks kasus saudara YB yang merupakan anggota DPRD provinsi Sulawasi Tenggah. Sudah di terbantahkan dan tidak logis apabila masi mengait-ngaitakn kasus ini dengan hak imunitas.
Dalih mereka ini hanya mengiring opini dan menyebarkan berita Hoax baru yang saya anggap tidak di sandarkan pada undang-undang yang berlaku, pihak Polda Sulteng tidak boleh termakan opini yang coba terus di hembuskan Yb dkk, memalui tulisan di berbagai media. Polda harus lebih profesional melihat kasus ini.
Dengan terbitnya surat balasan dari Mendagri kepada Polda Sulteng beberapa waktu lalau mengenai izin untuk pemeriksaan dan Mendagri menyampaikan melalui surat balasanya tidak perluh meminta izin karena aturan yang mengatur tentang anggota DPRD telah di atur di UU Pemerintahan Daerah tidk perluh meminta izin mendagri. Hal demikian bahwa saya menganggap Polda termakan opini pihak YB melalui media.
Apabila kali ini piha Polda masi merespon opini tentang hak imunitas maka saya selaku mahasiswa yang belajar hukum merasa bahwa pihak Polda tidak netral dan tidak profesional dalam menangani kasus ini, dan terlihat tebang pilih.
Berikut saya ingin jelaskan dan tegaskan apa itu hak imunitas dan bagaimana UU mengatur tentang hak imunitas.
Pertama, Kalau kita mengacu pada Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 20 A ayat 3) “Selain hak yang diatur dalam pasal-pasal lain Undang-Undang Dasar ini, setiap
anggota Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai hak mengajukan pertanyaan,
menyampaikan usul dan pendapat, serta hak imunitas. Telah jelas menegaskan Yang memiliki hak imunitas hanyalah Anggota DPR tidak di sebutkan DPD, DPRD provinsi kabupaten/kota”.
Kemudian kedua, anturan yang mengatur tentang hak imunitas anggota DPRD yang sebelumnya di atur dalam UU MD3  yang sekarang sudah mengacu dalam UU Pemerintahan Daerah dalam Pasal 122 ayat 1) “Anggota DPRD memiliki hak imunitas” kemudian mengenai hak imunitas  tersebut di jelsakan dalam UU  pasal 122 ayat 2) ‘Anggota DPRD tidak dapat di tuntut di depan pengadilan karena pernyataan, pertanyaan, dan/atau pendapat yang dikemukakan, baik secara lisan maupun tulisan di dalam rapat anggota DPRD provinsi ataupun di luar rapat DPRD provinsi yang berkaitan dengan fungsi serta tugas dan wewenang DPRD Provinsi”.
Kemudian ketiga, berbicara mengenai hal fungsi anggota DPRD telah di atur dalam UU no 23 tahun 2014  tentang pemerintahan daerah dalam pasal 96 ayat 1) huruf C adalah fungsi pengawasan. Fungsi pengawasan ini telah di tegaskan dalam pasal 100 ayat 1) huruf a. Pelaksanaan Perda provisnsi dan peraturan gubernur. Huruf b. Pelaksanaan peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah; dan huruf c. Pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan laporan keuangan oleh badan pemeriksa keuangan”, Begitupun dalam PP no 12 tahun 2018 telah jelas tentang fungsi dan wewenagan anggota DPRD hanya meliputi Legislasi, anggaran dan pengawasa.  demikian jelas apa yang menjadi fungsi DPRD. Apabila penyebar Hoax dan fitnah tidak logis dan sesat fikir jika di artikan sebagai bagian dari pengawasan, pernyataan, pendapat yang melekat hak Imunitasnya.
Kemudian keempat, berbicara tugas dan wewenang anggota DPRD telah di atur dalam Pasal 101 ayat 1) huruf A sampai dengan huruf J. Semuanya hanaya berbicara pengawasan daripada kineraja Pemerintah daerah dalam hal ini Gubernur. Sedangkan Kasus Fitnah/Hoax ini murni meneyreng kehoramatan orang menjatuhkan harakat maratabat orang dan juga beraoma ujaran kebencian kepada tokoh Sulawesi tengah yang juga keturunan Raja Palu. Denagn menyebarkan berita yang di edit di media cetak yang bertuliskan Longki Djanggola membiayai people power dan di sebarkan di media sosial.
Kasus ini kita harus dilihat dari terminologi hukum yang objektif. Karena kasus Hoax ini murni fitnah kepada pribadi Longki Djanggola bukan sebagai gubernur. Dan ini murni kasus pidana karena menjatuhkan harkat martabat seseorang pencemaran nama baik yang telah di atur dalam UU ITE pasal berlapis yakni pasal 27 ayat 3, pasal 28 ayat 1) junto pasal 45 ayat 3 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Junto Pasal 14  Undang Undang Nomor 1 tahun 1946 ayat  (1) “Barang siapa, dengan menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong, dengan sengaja menerbitkan keonaran dikalangan rakyat, dihukum dengan hukuman penjara setinggi tingginya sepuluh tahun”. apalagi  bapak Longki Djanggola selain dia Gubernur Sulawasi Tengah dia juga adalah pemimpin kemasyarakatan dan juga sebagai keturunan Raja Palu yang sangat di hormati. Janagan sampai hal ini menjadi sentimen SARAH yang akan menyebabkan konflik di masyarakat.
Dengan demikian masyarakat berharap kepastian Hukum. Pihak Polda Sulteng janagan termakan opini yang coba di mainkan pihan YB. Yang menirut saya itu sesat dan menyesatkan. Apabila Polda ikut-ikutan mengangap hal ini bagian dari hak imunitas makan hal demikian akan mencederai itegritas kepolisian dan kepolisian terlihat tidak faham dan mengerti mengenai Peraturan per undang-undangan yang berlaku..
Jangan sampai karena hal ini kepercayaan masyarakat Sulteng terhadap Polda itu hilang. Konflik Sosial terjadi di berbagai daerah adalah akibat dari penegakan hukum yang tidak adil dan tidak adanya kepastian hukum. Janagn sampai kasus ini berdampak konflik sosial di masyarakat karena di sebebkan kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum itu hilang.

loading...