Rancang Perda CSR, Pansus DPRD Poso Studi Banding ke APM

oleh -

Agussalim SH: Kuasa Rakyat atas Sumber Daya Alam

Palu, Posrakyat. com – Pansus Perda inisiatif DPRD Kabupaten Poso melakukan studi banding ke Yayasan Aliansi Palu Monggaya (APM), di Kota Palu, Kamis (7/2/2019).

Studi banding ini dilakukan dalam rangka penyusunan Peraturan daerah (Perda) Inisiatif tentang Tanggungjawab Sosial Perusahaan atau Corporate Social Responsibility (CSR), di Kabupaten Poso, Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng).

Para wakil rakyat tersebut melakukan diskusi untuk mendapatkan masukan dan saran dari Aliansi Palu Monggaya, yang selama ini getol menyuarakan pembentukan Perda CSR.

“Kami ingin diskusi untuk mendapatkan masukan tentang bagaimana membentuk rancangan Perda CSR, agar dapat diberlakukan terhadap perushaan yang sudah berjalan di wilayah Poso,” kata Iskandar, salah satu tim Pansus.

Menurut Iskandar, Aliansi Palu Monggaya menjadi salah satu tujuan study banding karena selama ini merupakan lembaga yang paling getol menyuarakan hak-hak masyarakat di lingkungan industri dalam bentuk CSR.

“Kami ingin diskusi dan minta masukan, bagaimana membuat aturan-aturan melalui Perda Inisiatif. Bagaimana membuat aturannya, tata kelola dan pengawasan agar perusahaan dan industri yang ada di wilayah kami, dapat melaksanakan kewajibannya melalui penyaluran CSR,” imbuh Iskandar.

Ia menambahkan, hingga saat ini belum diketahui perusahaan atau industri mana saja yang belum melaksanakan kewajibannya sebagai tanggungjawab sosial perusahaan melalui CSR.

Menanggapi hal tersebut, Agussalim, SH, yang selama ini menjadi inisiator aksi-aksi Aliansi Palu Monggaya memberikan penjelasan tentang penyusunan Perda inisiatif tentang CSR.

Menurut Agus, rencana penyusunan Perda CSR di Kabupaten Poso merupakan langkah maju untuk dalam mewujudkan kepedulian Pemerintahan Kabupaten Poso dalam menjamin hak-hak rakyatnya.

“Jika Perda ini bisa terwujud, kami yakin masyarakat yang ada di sekitar perusahaan atau industri yang beroperasi akan ikut menjadi sejahtera. Karena melalui penyaluran CSR, masyarakat akan ikut merasakan perbaikan di sektor pendidikan, kesehatan dan pembangunan insfrastruktur di lingkungannya,” kata Agus yang dikenal sebagai Advokad Rakyat ini.

Menurut Agus, rakyat memiliki hak dan kuasa atas sumber daya alam di wilayahnya yang dikeloal oleh perusahaan. “Karena itu, sudah sepantasnya rakyat juga harus mendapatkan hak-haknya melalui penyaluran CSR,” imbuhnya.

Sebelumnya, Dewan penasehat Aliansi Palu Monggoya, Acil mengapresiasi kunjungan tim Pansus DPRD Poso. Ia juga menyampaikan terima kasih telah menjadikan lembaganya sebagai tujuan study banding.

“Kita semua berharap dengan melakukan diskusi ini bisa mendapatkan masukan atau reverensi peraturan yang akan dipadukan dalam penyusunan rancangan Perda CSR,” kata Acil.

Penulis; Irfan
Editor; Sutrisno

loading...