6. Kejelasan Jadup & bantuan pemulihan sosial (kegiatan ekonomi di kembalikan semula, misalnya para petani sawah yg sekarang menganggur).
7. Temuan (terduga) bantuan berupa beras yg di biarkan begitu saja & belum di bagikan di gudang logistik di pasar bulili.
8. Sistem Informasi 1 Atap. Kejelasan mekanisme pengaduan, karena pemerintah terkesan lepas tangan. Mengadu ke walikota, di suruh ke gubernur, ke gubernur di suruh ke pusat. Penyintas tidak punya kemampuan untuk itu. Makan saja hanya cukup untuk hari ini, belum tau besoknya. Mana bisa ke pusat untuk bertanya. Harapannya Pemerintah Daerah tidak alergi pada protes dan kritik yg disampaikan terkait penanganan bencana. Kemana lagi kami (anak) mengadu kalau bukan ke orang tua (pemerintah).
9. Pemerintah & Pemerintah Daerah harus tampil utuh sebagai NEGARA, yg bertanggung jawab dalam pemulihan bencana.
Disampaikan oleh Delegasi Forum Warga Korban Likuefaksi PETOBO dalam Rapat Dengar Pendapat di DPRD Kota Palu, 21 Juni 2019, jam 13.30 sd selesai.
Dto,-
Yahdi Basma (Ketua)
Moh. Rino (Sekretaris)
Diwakili Oleh :
1. Amurudin Sumarante (Wakil Ketua)
2. Ista Nur Masyitah (Wakil Sekretaris)
3. Mulyani (Bendahara)
4. Irwan (Pengurus)
5. Iwan (Pengurus)
6. Moh. Ruslan Umar (Pengurus)
Maaf, kami tak sempat ambil foto. Meskipun tau RDP ini belum tentu mewujudkan apa yang ada dalam pikiran kami, tetapi namanya saja berusaha, semua jalan yang benar di tempuh. Usaha terus, terus-terus usaha. Karena “tercapai, tuntas & sukses” hanya batasan semu berupa diksi.
6. Adakah pencapaian yang diraih melalui Forum Korban…?
Pencapaian…? Pencapaian kecil seperti berhasil melaksanakan diskusi tentang Sesar Palu Koro bersama Tim Peneliti Sesar Palu Koro dan kriteria bangunan tahan gempa bersama IAGI, atau mendatangkan peneliti Jepang untuk mengetahui “keaman” sumber air yang ada disini, dan lainnya belum merupakan pencapaian seperti yang kami semua cita-citakan.
7. Lantas apa saja target Forum Korban…?
Target nomor satu sampai detik ini adalah HUNTAP di area 800 atau Ranggaravana, begitu kami biasa menyebutnya.
8. Sudah sejauh mana progress Huntap…?
Masih terus diperjuangkan. Kami bertemu secara terbatas dengan stakeholder secara intens pada Juli ini dengan harapan mendapat kepastian Huntap di area 800.
9. Apakah terjawab oleh stake holder…?
Kami diminta melakukan beberapa hal, diantaranya adalah bekerja sama dengan pemerintah setempat dalam hal ini kelurahan untuk melakukan validasi data penyintas petobo yang memilih Huntap di area 800 dan sedang kami kerjakan hingga hari ini.
10. Terkait Forum Korban, apa harapan/sikap Forum yang ingin disampaikan…?
Untuk yakinkan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Gubernur & Walikota), korban Petobo yg diwakili oleh 2 organisasi korban yg selama ini concern perjuangkan HUNTAP, mereka sudah perlihatkan dukungan para Kepala Keluarga Penyintas Likuefaksi/Gempa 28/9 yg ditandai dengan bundel tanda tangan serta hardcopy KTP para Kepala Keluarga. Sedikitnya, bundel sikap korban tersebut berisi 819 tanda tangan KK korban.
Olehnya kami meminta dengan penuh kerendahan hati pada semua pihak agar kiranya membantu kami untuk mewujudkan cita-cita kami bermukim di area 800. Baik itu pada Walikota, Ketua DPRD Kota Palu, Gubernur dan Ketua DPRD Propinsi Sulawesi Tengah serta seluruh masyarakat yang turut menyaksikan perjuangan dan penderitaan kami, kiranya berkenan membantu meski hanya dengan do’a agar perjuangan kami dimudahkan.
Sikap Forum sendiri sampai dengan detik ini belum berubah. Huntap area 800 harga mati!
Demikian Kato menyampaikan kepada kami. Perjuangan Penyintas Petobo belum usai, bahkan masih terus berlanjut. Tiga tahun hidup di Huntara, berusaha berdamai dengan keadaan yang ada. Bahkan seringkali dilingkupi pilu ketika hari raya, berkumpul bersama keluarga terkasih tidak lagi bisa dilaksanakan. Ada banyak anak yang kehilangan orangtuanya, ada banyak orang tua yang kehilangan anaknya, ada lansia yang akhirnya hidup sebatang kara karena keluarganya habis dilahap likuefaksi, ada pula yang kehilangan mata pencahariannya. Mereka semua masih bertahan hidup di Huntara Petobo hingga saat ini dan merasakan penderitaan ganda setelah Pandemi Covid-19 sejak 2020 kemarin. Mereka semua menjadi kaum rentan karena dipaksa hidup dengan gaya komunal, 12 bilik dalam satu bangunan, dengan kamar mandi dan dapur umum dan tanpa privasi sama sekali.***
