“Kalau isu bencana ini tidak dibicarakan dalam Debat Pilgub besok, saya yakin, semakin tidak jelas kualitas debat besok yang tidak memprioritaskan dampak gempa bumi dan tsunami 2018 lalu,” tegasnya.
Advokat Rakyat Agussalim SH menegaskan kembali soal hak-hak korban jangan dijadikan komoditi politik.
“Komoditi politik yang saya maksud berubah menjadi identitas politik, barangkali untuk tidak terungkap, ya namanya saja komoditi bisa Ijon dan bisa Kartel dari sindikasi pesta Demokrasi itu sendiri,” tegasnya lagi.
Menurutnya, perlu ada komunikasi langsung dalam menyikapi tuntutan penyintas, dan terwakili dalam narasi debat. Sebab bila hak-hak para korban tidak dipenuhi, terdapat celah hukum bagi pejabat maupun instansi terkait kapasitasnya dalam penyelesaian rehab/rekon.
“Bila rehab/rekon maupun santunan duka tidak direalisasikan tidak menutup kemungkinan akan kami bawa ke ranah Peradilan karena itu pelanggaran hukum,” pungkasnya.[FR/ZF]
