Anggota DPRD Touna Minta Bupati Lakukan Diskresi Demi Rakyat

oleh -
Anggota DPRD Touna, Iskandar H. Kamaru, (kiri) Husen Abubakar, SE (tengah) Jafar M. Amin (kanan), saat gelar Rapat Dengar Pendapat (RDP), Senin (20/4/2020).

Touna, PosRakyat.com – Ketua Fraksi Demokrat DPRD Kabupaten Tojo Una-Una (Touna), Husen Abubakar meminta Bupati Touna mengambil diskresi terkait restrukturisasi debitur untuk penundaan cicilan selama 12 bulan pada pihak perbankan maupun non perbankan.

Hal tersebut disampaikan Husen pada gelar rapat dengar pendapat (RDP), Senin (20/04/2020) bertempat ruang rapat DPRD Touna.

Husen mengatakan dalam kondisi sperti ini Bupati tidak perlu takut mengambil tindakan kebijakan, menurutnya hal tersebut demi kemaslahatan rakyat. Hal ini kata Husen dapat memberikan kelonggaran bagi warga di tengah dampak wabah Covid.

Ia juga menjelaskan bahwa sudah beberapa daerah tetanga yang telah mengeluarkan surat edaran terkait penundaan cicilan baik di perbankan maupun non-perbankan. Bahkan kata Husen, penundaan cicilan tersebut sampai berada di level 12 bulan tidak membayar pokok maupun bunga.

Ia juga menyatakan, persoalan tersebut bila perlu disepakati bersama “kita sepakati bersama disini” tegas Husen dalam rapat.

Husen meminta agar persoalan terkait restrukturisasi bisah diselesaikan dan mekanismenya seperti apa.

“Penurunan suku bunga, perpanjangan jangka waktu, pengurangan tunggakan pokok, pengurangan tunggakan bunga, penambahan fasilitas kredit/pembiayaan; dan/atau,konversi kredit/pembiayaan menjadi penyertaan modal sementara. Dan sampai dimana batas penundaanya, apakah sampai 6 bulan atau 12 Bulan.” Tegas Husen.

Husen menilai jika ketika pemerintah mengambil langkah langkah membebaskan angsuran misalnya 6 atau sampai 12 bulan ini lebih jauh membantu masyarakat di luar sana dari pada sembako.

Namun demikan pembagian sembako pun hingga saat ini belum juga tersalurkan.

Kata Husen kebijakan yang di kelurahan oleh pemerintah pusat dan OJK belum efektif berjalan di wilayah Touna, karna masih banyak pembiayaan leasing yang melakukan penagihan bahkan dengan carah paksa, walaupun pihak debitur tidak mempunyai tunggakan sebelum wabah covid 19, menurutnya harus di tuntaskan agar tidak terjadi yang tidak diinginkan terjadi di wilayah Touna.

Husen menambahkan, pihak perbankan dan non-perbankan merupakan lembaga vertikal, bukan berati pemerintah tidak boleh mengitervensi.

Menurutnya tata kelola pemerintahan itu adalah pemerintah daerah dan DPRD, adapun kewajiban pemerintah daerah antara lain yaitu melindungi masyarakat dari keadilan dan pemerataan.

“Pemerintah daerah berkawajiban berhak mengintervensi terutama mengawasi jalurnya pelaksanaan kebijakan.” Pungkasnya. [Jefry/ S. Wijaya]

loading...