PosRakyat – Pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah nomor urut 2, Dr. Anwar Hafid, S.Sos, M.Si, dan dr. Reny A. Lamadjido, M.Kes, berkomitmen untuk menghadirkan pendidikan dan kesehatan gratis jika terpilih pada Pilkada 27 November 2024. Mereka menjanjikan penghapusan biaya komite untuk SMA/SMK, serta memberikan beasiswa penuh bagi mahasiswa yang didanai oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah.
Tidak hanya itu, Anwar Hafid juga menyatakan bahwa masyarakat tidak perlu lagi membayar layanan kesehatan di rumah sakit. Seluruh biaya pengobatan akan ditanggung oleh Pemprov, tanpa perlu menggunakan BPJS.
Baca Juga: 1.500 Warga Desa Olonggata Antusias Sambut Anwar Hafid, Paparkan 9 Program Unggulan
Baca Juga: Blusukan Anwar Hafid Disambut Antusias Warga di Pasar Sentral Parigi
“Tidak ada lagi BPJS. BPJS itu mau sakit atau tidak, tetap bayar, dan ketika menunggak, tidak dilayani. Berbeda dengan Jamkesda yang dibiayai oleh APBD Pemprov Sulteng, yang hanya membayar saat berobat,” ungkap Anwar Hafid saat berkampanye di Lapangan Sepak Bola Surya Timur, Desa Gio Timur, Kecamatan Moutong, Kabupaten Parigi Moutong, pada Minggu malam (6/10/2024).
Pasangan dengan tagline BERANI (Bersama Anwar-Reny) ini dikenal memiliki pengalaman panjang dalam mengurus rakyat. Anwar Hafid memulai karier politiknya sebagai Kepala Desa selama 5 tahun sejak usia 22 tahun, kemudian menjadi Camat selama 1 tahun, Bupati Morowali selama 2 periode, dan terpilih sebagai anggota DPR RI dua kali.
Namun, keinginan untuk lebih dekat dengan masyarakat Sulawesi Tengah membuatnya memutuskan mundur dari DPR RI dan mencalonkan diri sebagai Gubernur, diusung oleh Partai Demokrat, PBB, dan PKS.
Di hadapan sekitar 1.000 warga yang hadir, Anwar Hafid memaparkan 9 program unggulannya, yaitu:
BERANI Cerdas: Program NAMBASO (Anak Miskin Bisa Sekolah), yang memberikan beasiswa hingga perguruan tinggi dengan biaya UKT minimal Rp 5 juta per tahun. Selain itu, pelatihan keterampilan di BLK bertaraf internasional juga akan disediakan bagi yang tidak melanjutkan kuliah, serta penyaluran kerja oleh Pemprov.
