PosRakyat – Bandara Maleo di Desa Umbele, Kecamatan Bumi Raya, Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah akan dilakukan penambahan landasan pacu (runway) dari 1.300 meter menjadi 1.900 meter.
Runway bandara Maleo dengan panjang 1.300 meter, saat itu diresmikan oleh Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi pada tanggal 27 Mei 2017.
Landasan pacu tersebut akan ditambah 600 meter sehingga nantinya total panjang runway menjadi 1.900 meter.
Baca Juga:Kejati Sulteng Terus Dalami Penerbitan Inlok PT ANA, Siapa Dalangnya?
Baca Juga:Meningkatkan Antusias Masyarakat Memberikan Hak Suara Pada Pilkada, KPU Tolitoli Gelar Jalan Santai
Pesawat yang bisa mendarat di bandara ini hanya jenis ATR dengan kapasitas penumpang 25-30 orang termasuk awak pesawat. Rute penerbangan Palu-Morowali-Palu sekali sehari. Sementara Makassar – Morowali-Makassar lima kali sehari dengan pesawat ATR Group Lion Air.
Morowali merupakan daerah tujuan industri pertambangan baik nikel maupun galian C. Oleh sebab itu banyak investasi pertambangan masuk ke daerah wilayah timur Sulawesi Tengah itu.
Menyikapi tantangan banyaknya investasi masuk ke Morowali, Penjabat Bupati Morowali Ir.H.Abdul Rachmansyah Ismail, M.Agr, MP mencoba melobi PT.BTIIG ( Baoshuo Taman Industry Invesment Group) untuk membantu pembangunan penambahan landasan pacu tersebut.
“Harapannya pesawat jenis boeing dapat mendarat di bandara Maleo nantinya,” harap Rachmansyah.
Sementara, Sekretaris Fraksi Bintang Persatuan DPRD Morowali, Aminudin Awaludin, Rabu malam, (12/6) mengatakan, anggaran pembangunan runway ini sangatlah besar. “Tidak tanggung – tanggung biaya pembangunan runaway sepanjang 600 meter itu mencapai kurang lebih Rp, 82 miliyar. Tentunya sudah termasuk pengadaan timbunan material dan pengaspalan.”
Awaludin menjelaskan, pembangunan itu tidak menggunakan CSR perusahaan. Karena BTIIG sementara mengurus kesempurnaan dokumennya.
“Aturannya daerah belum punya hak untuk meminta CSR, itu kalau mau bicara regulasi, tapi pj bupati Morowali bapak Rachmansyah Ismail mencoba membangun komunikasi terhadap pihak perusahaan, agar pihak BTIIG mau membangun penambahan runaway bandara kita, karena kalau kita mau tunggu APBN untuk bangun bandara kita, sampai kapan akan dibangun,” jelas Anggota Komisi II DPRD Morowali yang membidangi ekonomi dan keuangan termasuk kewenangan berbicara investasi yang masuk ke Morowali itu.
Ketua DPC Partai Bulan Bintang (PBB) itu menegaskan, Morowali yang dikenal sebagai daerah industri dan pertambangan, tentunya fasilitas udara sangat dibutuhkan sebagai sarana fasilitas penunjang investasi di Morowali.
