Diduga Badan Jalan Rusak, Puluhan Miliar Anggaran Preservasi Dinilai Mubazir

oleh -

Parigi Moutong, Posrakyat.com – Paket proyek preservasi dan rehabilitasi ruas jalan Tinombo – Sinei – Ampobabo – Toboli senilai Rp 28 miliar lebih menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2020 di Kementrian PUPR melalui Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) XIV Palu Provinsi Sulawesi Tengah dinilai belum tepat sasaran, sebab pada ruas itu ada sejumlah titik kerusakan, berlubang, bahkan berpotensi jadi kubangan air yang belum tersentuh saat pengerjaannya. Data yang dihimpun terdapat puluhan titik kerusakan badan jalan di sejumlah desa pada ruas tersebut. Di mana titik kerusakan dan lubang itu mendapat sorotan publik.

“Parah ini Pak, masalahnya yang jadi pertanyaan kami secara kasat mata terkesan perbaikan jalan ini dipilih – pilih. Padahal yang ditambal itu aspalnya masih bagus,” tutur Iki, salah seorang pengendara, yang melintas di ruas tersebut pada Rabu (9/9/2020).

Ia mengaku terganggu saat melintas di sejumlah titik badan jalan yang rusak tersebut. Hal ini menuai sorotan dan pertanyaan baginya karena dirinya kerap melintas di ruas itu saat menuju kantor. Iki mengungkapkan, titik badan jalan berlubang tersebut di sejumlah desa, yakni Desa Pinotu, Sienjo, Tomoli Induk, Tomoli Selatan Kecamatan Toribulu, dan Desa Ampibabo Kecamatan Ampibabo Kabupaten Parigi Moutong. Menurutnya, lubang – lubang kerusakan di badan jalan itu bisa membahayakan pengendara.

“Sudah ada yang celaka, saat itu saya mau ke kantor. Syukurnya orang itu tidak kenapa – kenapa karena dia juga pelan bawa motor. Kenapa tidak diperbaiki yang rusak ini,” katanya.

Ia mengaku heran dan menyayangkan anggaran yang puluhan miliar tidak menyentuh langsung di kerusakan jalan, dan anggaran itu terkesan mubazir. Apa yang menjadi sorotannya ini semata – mata hanya sebagai masukan kepada pemerintah dalam hal ini pengguna anggaran proyek tersebut. Sebagai masyarakat biasa ia mengaku tidak ada tendensi apa pun, dirinya dan masyarakat umum pengguna jalan ingin merasakan betul atas manfaat dari proyek jalan pemerintah dengan nilai puluhan miliar.

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Fenil yang dikonfirmasi, Jumat (11/9/2020), menjelaskan bahwa untuk tahun 2020 kontrak yang ada pada proyek itu sekitar Rp 20 miliar. Sementara Rp 28 miliar adalah pagu DIPA dengan penanganan longsegment 147 Km. Penanganan efektif berupa pelapisan ulang yang tersebar sepanjang skitar 21 Km.

“Dan penangan saluran, baik saluran biasa maupun saluran diperkeras, juga penanganan rutin berupa pembersihan rumput di bahu jalan dan saluran,” ungkapnya.

Fenil menyebutkan dengan ruas yang bgitu panjang serta keterbatasan alokasi dana, maka jelas lubang – lubang kecil tidak mungkin tercover semua dalam kontrak yang tersedia, namun pihaknya mengupayakan akan tutupi lubang itu.

“Walau di luar dana dari kontrak. Perlu diketahui bahwa kontrak berakhir 31 Desember 2020, jadi masih kewajiban rekanan apabila ada kerusakan yang terjadi sebelum kontrak selesai,” ujar Fenil.

Ia mengakui untuk kegiatan proyek 2019 memang ada kerusakan beberapa titik. Tapi masih dalam pemeliharaan selama 2 tahun sampai Desember 2021.

Fenil menegaskan sebagai PPK yang menjabat pada 2020 ini sudah melaksnakan surat menyurat, berupa instruksi perbaikan, rapat bersama, dan sudah menegur pada rekanan yang mengerjakan paket tahun 2019 untuk segera melakukan percpatan perbaikan. Ia mengatakan bahwa jabatan PPK yang melekat pada dirinya baru masuk 2020, sehingga tidak ada andil apa – apa terhdap kerusakan tersebut.

“Tolong dipahami, tahun 2020 ini kami bertugas untuk mengingatkan untuk perbaikan tersebut, karena masa pemeliharaannya berakhir Desember 2021,” katanya.

Menurut Fenil, data yang mereka kerjakan itu volume kontrak yang disiapkan Satuan Kerja (Satker) P2JN sebelum dilelangkan. Jadi kalau ditanya masalah tersebut bukan ranahnya untuk menjawab, itu ranah perencanaan, mereka melaksanakan apa yang sudah tertuang dalam gambar rencana dan yang dibayar nantinya yang sudah dikerjakan di lapangan. Ia malah beralasa. Bahwa bisa saja lubang – lubang yang masih ada tidak tercover dikontrak atau lubang baru.

“Karena perencanaan survey biasanya sekitar akhir Oktober tahun seblumnya untuk volume – volume yang akan dilelangkan tahun depannya,” tutur Fenil.

Pelelangan itu katanya, disesuaikan dangan alokasi dana yang tersedia pada ruas tersebut. Ia menyarankan agar menanyakan ke Satker P2JN Sulteng mengenai perencanaan pada paket tersebut supaya mendapatkan penjelasan yang lebih lengkap perihal proyek di ruas itu. [TIM]

loading...