Dituduh Gadai Sertifikat Masjid dan Tak Punya Modal, Penasehat Hukum PT. Esaputlii Sebut Hoax Dahsyat

oleh -
Syahrir Cakkari. Foto: Ist

PosRakyat – Penasehat Hukum PT. Esaputlii Prakarsa Utama, Syahrir Cakkari menegaskan aktivitas investasi perusahaan tambak udang tersebut di Desa Lombonga, Kecamatan Balaesang, Kabupaten Donggala akan dihentikan jika tidak ada kesepakatan terhadap masyarakat pemilik lahan.

Hal itu dikemukakan saat pertemuan antara pemilik lahan, Pemkab Donggala, dan pihak PT. Esaputlii Prakarsa Utama di kantor Desa Lombonga, Sabtu lalu.

Pernyataan tersebut ia tekankan karena masih ada sebagian kecil masyarakat yang belum bersepakat dengan investasi perusahaan di wilayah itu.

Namun demikian ia menghormati keputusan pemilik lahan yang belum bersepakat dengan perusahaan, karena itu hak hukum pemilik lahan.

Yang paling membuat pemilik perusahaan yakni keluarga Baramuli tidak terima adalah munculnya fitnah dan tuduhan tidak berdasar dengan menyebutkan bahwa PT. Esaputlii Prakarsa Utama menggadaikan sertifikat tanah Masjid di Desa Lombonga.

“Tadi pak Sekda sudah menjelaskan itu. Sedikit saya menjelaskan mengenai masjid pada saat pertemuan kita di Balai Desa ini, salah masyarakat kita mengusulkan perusahaan membantu pembangunan Masjid,” tutur Cakkari.

Masjid tersebut lanjut Cakkari, salah satu bangunan yang roboh akibat bencana alam gempa bumi, tsunami, likuifaksi pada 2018 silam. Dia meyakinkan masyarakat akan membangun Masjid tersebut. Sebab, di mana perusahaannya berinvestasi maka mereka secara otomatis membangun rumah ibadah atau Masjid. Bahkan perusahaan juga membangunnya bukan berada di wilayah investasinya.

“Kita PT. Esaputlii ini membangun Masjid di mana – mana. Bila bapak ibu tanya sudah berapa banyak Masjid yang kita bangun. Baik yang ada usahanya kita maupun yang tidak ada, apalagi Lombonga ini ada usaha kerja sama kita di sini. Pasti kita bangun,” tandasnya.

Cakkari mengemukakan, bahwa Masjid yang akan dibangun perusahaan dilengkapi dengan fasilitas di dalamnya. Di mana masyarakat atau pemerintah desa menerima tinggal menerima kunci masjid yang sudah terbangun dalam kondisi siap dipergunakan. Ia sangat menyayangkan mengapa terjadi salah paham mengenai sertifikat tanah Masjid. Padahal Kepala Desa dan para jamaah sudah mengajak mereka dan Direktur Utama Perusahaan, Ahmad Bhakty Baramuli untuk salat Jumat berjamaah di Masjid tersebut beberapa waktu lalu.

“Kemudian pak Dirut dipersilahkan berbicara sesudah salah Jumat dan pak Dirut menyatakan kesiapan untuk membangun kembali masjid itu. Kemudian muncul berita Masjid akan dijadikan tambak udang. Ini luar biasa, dahsyat betul,” ujar Cakkari.

Sebagai informasi, PT. Esaputlii Prakarsa Utama berencana membangun Masjid Lombonga tersebut dengan nilai anggaran mencapai Rp 2, 5 miliar.

Selain itu, ada pula tuduhan tidak berdasar dari Pemerintah Kabupaten Donggala melalui Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Donggala, Gosal Syah Ramli yang menyebutkan bahwa PT. Esaputlii Prakarsa Utama bermodalkan laptop dan ide lalu investasi di Donggala. Katanya, perusahaan tidak modal.

“Persoalan ide dan laptop. Kita benar – benar seperti itu. Kita datang membawa berbagai kemampuan yang kita punya. Kita tawarkan untuk membantu mengangkat kesejahteraan, pendapatan masyarakat Lombonga,” ungkapnya.

Menurut Cakkari, investasi PT. Esaputlii di Lombonga akan mempunyai dampak multiplayer efek terhadap perekonomian masyarakat dan daerah. Salah satunya di sektor tenaga kerja.

Untuk investasi lahan seluas 200 hektar area akan membutuhkan ratusan bahkan ribuan orang lokal.

Tenaga kerja lokal akan terserap lebih dari 100 persen. Artinya, perusahaan akan menyerap tenaga kerja di luar dari Lombonga. Tentunya yang masih berada di wilayah Kecamatan Balaesang dan secara umum tenaga kerja di Kabupaten Donggala. Tenaga kerja lokal ini merupakan amanah dari Pemkab Donggala melalui Sekertaris Kabupaten, Rustam Efendi.

“Kita prioritaskan betul masyarakat Lombonga dan Balaesang untuk kita pekerjakan. Belum lagi sektor CSR dan seterusnya,” ujar Cakkari.

Menurutnya, ini adalah harapan yang mereka bawa secara nyata. Ia kembali menegaskan berangkat dari kesempatan bersama.

Berbicara dalam prespektif bisnis dengan menghitung harga lahan per hektar, maka masyarakat akan sangat diuntungkan dengan hadirnya investasi tambak udang. Perjanjian yang sebelumnya masyarakat pemilik lahan akan memperoleh Rp 16 juta, maka perjanjian tersebut akan di adendum dari inti plasma menjadi plasma. Dengan demikian masyarakat pemilik lahan akan memperoleh pendapatan sebesar Rp 32 juta setiap siklus 4 bulan panen udang vaname.

Tetapi, di tengah adanya adendum perjanjian tersebut, jika ada kontur tanah yang tida memungkinkan untuk dilakukan budidaya. Lalu perusahaan tidak nyaman dalam berinvestasi, maka perusahaan akan berhenti dan menggarap lokasi yang sudah dibeli di wilayah lain.

Pada kesempatan itu, Sekab Donggala, Rustam Efendi menyambut baik kebijakan PT. Esaputlii Prakarsa Utama yang menghapus inti, dan menjadikan kerja sama tersebut plasma. Artinya kalau sebelumnya pendapatan masyarakat setiap 4 bulan siklus panen sebesar Rp 16 juta, akan naik menjadi Rp 32 juta setiap panennya.

“Jadi skema ini, ketika tidak ada inti, semua plasma maka yang diterima pemilik lahan sebesar Rp 32 juta,” tutur Rustam Efendi.

Ia kemudian menghitung penghasilan perbulan kelapa yang sudah menjadi kopra setiap siklus panen 4 bulan dengan harga tertinggi kopra perkilonya. Sampai pada kesimpulan harga tertinggi kopra hanya Rp 20 juta, belum lagi di potong dengan yang bekerja memanjat kelapa dan biaya kerja proses menjadikan kopra. Rustam Efendi menyampaikan bahwa penghasilannya jauh berbeda dengan hasil panen tambak udang untuk pemilik yang mencapai Rp 32 juta setiap kali panen.

Seperti diketahui, investasi PT. Esaputlii Prakarsa Utama di Desa Lombonga difasilitasi oleh Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Donggala. ***

Penulis: BOB