PosRakyat – Pemerintah Indonesia Kembali Luncurkan Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk Mendukung UMKM.
Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, mengumumkan bahwa program Kredit Usaha Rakyat (KUR) akan dilanjutkan untuk tahun 2023 guna membantu permodalan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Presiden meminta semua stakeholder lembaga keuangan untuk turut serta dalam upaya pengembangan UMKM.
Baca Juga: Ini Alasan Mengapa Film ‘Street Kings’ Menjadi Tontonan Wajib di Bioskop Trans TV
Baca Juga: Pelayanan RSUD Ampana Dikeluhkan Keluarga Pasien
Penyaluran KUR ini didasarkan pada peraturan yang telah ditetapkan, seperti Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Permenko No 1 Tahun 2023 dan perangkat pendukung lainnya. Tahun ini, pemerintah mengalokasikan KUR sebesar Rp450 triliun, sementara Bank Rakyat Indonesia (BRI) mendapat alokasi sebesar Rp270 triliun.
Dalam laporan dari berbagai sumber pada Rabu, tercatat bahwa pencairan KUR BRI pada Maret 2023 telah mencapai Rp12 triliun sebagai tahap permulaan. Direktur Bisnis Mikro BRI, Supari, mengatakan bahwa pihaknya terus menjaga kualitas KUR yang disalurkan melalui NPL KUR BRI seperti pada akhir Desember 2022 lalu, dengan tingkat NPL sebesar 0,83%.
Supari juga menyebutkan bahwa pemanfaatan digitalisasi memiliki pengaruh positif terhadap penyaluran KUR BRI. Dalam keterangan tertulisnya, ia menjelaskan bahwa BRISPOT memungkinkan BRI untuk memperbarui operating model end-to-end tenaga pemasar, yang berdampak pada produktivitas 27.000 mantri BRI. Berkat keberadaan BRISPOT, BRI saat ini mampu mencairkan KUR sebesar Rp1 triliun per harinya.
Untuk menjaga kualitas kredit KUR yang disalurkan, BRI telah menyiapkan strategi seperti optimalisasi success rate restruk, monitoring secara berkala penyaluran KUR, serta menggunakan data analytics untuk memperkuat proses credit underwriting.
Selain menyalurkan KUR, BRI juga berkomitmen untuk terus membantu pemerintah meningkatkan kapasitas dan kapabilitas usaha mikro Indonesia melalui financial literacy, social economic empowerment, digital penetration, dan penyaluran program-program pemerintah.
Semua itu dilakukan untuk mendorong pertumbuhan perekonomian grassroot dan mendukung penyediaan lapangan pekerjaan bagi masyarakat Indonesia.***
