Gubernur Anwar Hafid: Tidak Ada Lagi Anak Putus Sekolah, dan Beasiswa Rp 8 Juta Per Tahun untuk Mahasiswa Sulteng

oleh -
oleh
Gubernur Sulteng, Anwar Hafid. Foto: Ist

PosRakyat  –  Gubernur Sulawesi Tengah Dr. Anwar Hafid dan Wakil Gubernur dr. Reny Lamadjido melaksanakan rapat dengan seluruh rektor perguruan tinggi negeri dan swasta di Sulteng untuk membahas komitemen pemerintah daerah dalam pengembangan pendidikan melalui program Berani Cerdas.

Gubernur Anwar Hafid dalam rapat koordinasi yang digelar di ruang rapat polibu kantor gubernur pada Rabu 12 Maret 2025 menegaskan pentingnya peran perguruan tinggi dalam mendukung program pembangunan daerah, khususnya dalam peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDA).

Menurut gubernur Anwar, pendidikan di Sulteng tidak boleh berhenti pada jenjang sekolah menengah atas, namun harus memberi kesempatan lebih luas untuk anak-anak terutama dari keluarga kurang mampu agar bisa menempuh pendidikan yang lebih tinggi lagi.

“Kami ingin memastikan bahwa tidak ada lagi anak miskin yang putus sekolah karena alasan ekonomi. Program Sulteng NAMBASO adalah komitmen kami agar pendidikan tinggi bisa dijangkau oleh semua orang, baik di perguruan tinggi negeri maupun swasta,” kata gubernur.

Baca Juga: Kapolres Tolitoli Berbagi di Bulan Ramadan, Santuni Tukang Becak yang Sedang Menunggu Penumpang

Baca Juga: Tinjau Kesiapan BERANI Sehat di RS Undata, Wagub Reny: Jangan Mau Kalah, Tingkatkan Pelayanan!

Selain itu, Gubernur Anwar juga menekankan bagi lulusan SMA/SMK harus memiliki dua pilihan yang jelas, apakah melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi atau mendapatkan sertifikasi keahlian yang siap di gunakan dalam dunia kerja.

Lanjut gubernur, bahwa seluruh kebijakan pemerintah daerah harus memiliki dampak nyata bagi masyarakat. Setiap rupiah yang dikeluarkan oleh pemerintah harus berkontribusi dalam mengurangi angka kemiskinan, menambah lapangan kerja, serta mendorong pertumbuhan ekonomi.

“Satu rupiah uang daerah keluar harus ada pengaruhnya untuk kemiskinan, harus ada pengaruhnya untuk pertambahan lapangan kerja baru, harus menopang pertumbuhan ekonomi. Dan yang paling penting, tidak boleh ada kebijakan pemerintah yang mengabaikan standar lingkungan,” tegasnya.