Dalam kesempatan tersebut, Gubernur juga menyampaikan bahwa arah kebijakan APBD tahun 2026 akan difokuskan pada efisiensi dan pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Sulawesi Tengah. Ia meminta seluruh OPD menyusun program yang benar-benar relevan dengan prioritas pembangunan daerah.
“Saya minta program yang dibuat betul-betul memberi manfaat nyata bagi masyarakat. Kalau tidak sejalan dengan arah kebijakan pembangunan, lebih baik anggarannya dialihkan untuk hal yang lebih bermanfaat,” tegasnya.
Gubernur menekankan pentingnya pembangunan infrastruktur di wilayah pedesaan untuk mendorong konektivitas dan pemerataan ekonomi daerah. Ia meminta agar setiap perencanaan kegiatan memperhatikan keadilan wilayah agar tidak hanya terpusat pada satu daerah.
Untuk memperkuat perencanaan itu, Gubernur meminta Bappeda menyusun peta dan matriks pemerataan program pembangunan yang mencakup seluruh desa dan kelurahan di Sulawesi Tengah.
“Kita ingin semua desa merasakan manfaat pembangunan. Jangan sampai ada desa yang tidak pernah tersentuh anggaran provinsi. Tahun depan, pemerataan harus benar-benar kita wujudkan,” ujar Gubernur.
Melalui rapat pimpinan ini, Gubernur Anwar Hafid kembali menegaskan komitmennya untuk menegakkan tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan berorientasi hasil, serta memastikan setiap rupiah anggaran daerah digunakan sepenuhnya untuk kesejahteraan rakyat Sulawesi Tengah.
