Menanggapi hal itu, Ketua DPRD Donggala Moh Taufik memastikan pihaknya telah membuat rekomendasi resmi yang dikirimkan ke Kementerian Agama RI, Kementerian PAN-RB, Badan Kepegawaian Negara (BKN), dan DPR RI.
“Tuntutan utama mereka adalah pengangkatan guru honorer madrasah swasta menjadi PPPK. Kami langsung membuat rekomendasi kepada empat lembaga terkait di tingkat pusat,” kata Taufik.
Ia mengakui perhatian pemerintah terhadap madrasah swasta masih minim. “Kondisi ini membuat kami miris. Pemerintah pusat perlu lebih memperhatikan madrasah swasta, terutama kesejahteraan para gurunya,” ujarnya.
Aksi damai PGMI Donggala ini menegaskan bahwa persoalan kesejahteraan guru madrasah masih jauh dari selesai. Para guru berharap suara mereka tidak berhenti di meja birokrasi, tetapi berbuah kebijakan nyata yang memberi kejelasan masa depan.
