PosRakyat — Kunjungan kerja Menteri Transmigrasi Republik Indonesia, M. Iftitah Sulaiman Suryanagara, ke kawasan Unit Pemukiman Transmigrasi (UPT) Lembantongoa, Kabupaten Sigi, diwarnai kondisi jalan yang memprihatinkan. Rombongan menteri dan pejabat daerah harus berjibaku melewati jalan berlubang, berbatu, dan belum diaspal saat menuju Dusun Tokelemo, Desa Lembantongoa, Kecamatan Palolo.
Menteri Transmigrasi tiba di Palu pada Kamis (5/6) dan didampingi Gubernur Sulawesi Tengah, Dr. H. Anwar Hafid, M.Si, Bupati Sigi Rizal Intjenae, Kapolres Sigi, Dandim 1307 Kota Palu, serta jajaran Forkopimda provinsi dan kabupaten. Direktur Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi (Dirjen PPKTrans), Darmawasyah, ST, M.Si, turut serta dalam kunjungan ini.
Setibanya di Dusun Tokelemo, rombongan langsung dihadapkan pada kenyataan pahit: infrastruktur dasar yang belum memadai. Selain akses jalan yang rusak, wilayah ini juga merupakan zona blank spot jaringan seluler.
Keluhan Warga: Jalan Rusak, Listrik Terbatas, dan Sertifikat Tanah Belum Jelas
Dalam dialog bersama warga, Menteri Transmigrasi mendengarkan berbagai keluhan, mulai dari buruknya layanan kesehatan, belum tersedianya jaringan listrik dari PLN, hingga tidak adanya tenaga kesehatan yang menetap. Warga juga mengeluhkan status kepemilikan lahan usaha (LU 1 dan LU 2) yang belum memiliki sertifikat karena terkendala status kawasan hutan produksi terbatas (HPT).
“Kami hanya memiliki sertifikat pekarangan, sementara untuk lahan usaha belum ada alas hak karena masuk kawasan HPT,” ujar salah satu warga.
Menanggapi keluhan tersebut, Menteri Iftitah yang merupakan lulusan Akmil 1999 dan pensiun dini dari TNI AD pada 2023 itu, langsung meminta Dirjen PPKTrans untuk mencatat dan mencari solusi konkret.
“Soal jalan, saya sudah lihat langsung. Tidak perlu dilaporkan lagi. Ini harus kita tindak lanjuti lintas sektor, termasuk lewat program Infrastruktur Jalan Desa (IJD),” tegas Menteri M. Iftitah Sulaiman Suryanagara.
