KPU “Terhasut”, Bawaslu “Berpolitik”, Demokrasi Jadi Mundur

oleh -
oleh
Relawan Tim Hukum Rusdi Mastura, Agussalim, SH (kanan) mendatangi Bawaslu Provinsi Sulteng. [Foto: Ist]

Palu, Posrakyat.com – Relawan Tim Hukum pasangan Calon Gubernur dan calon wakil Gubernur Sulawesi Tengah (Sulteng) Rusdy Mastura-Ma’mun Amir menilai, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sulteng telah bertindak kebablasan.

Penilaian tersebut terkait dikeluarkanya surat KPU Provinsi Sulteng Nomor: 1049/HK.06-RK/72/Prov/XI/2020, tertanggal 25 November 2020, tentang Tindak Lanjut Rekomendasi Bawaslu Provinsi Sulteng Terhadap Penerusan Dugaan Pelanggaran Administrasi.

“Tindak lanjut ini parah. KPU Sulteng sebagai penyelenggara sudah terbalik fungsinya sebagai Pengawasan yang menjadi ranah Bawaslu. Poin demi poin memiliki diskresi, seakan-akan menunjukkan KPU telah menggelar kasus soal Kartu Sulteng Sejahtera secara resmi. Padahal belum pernah dilakukan sidang, tapi sudah mengumumkan melanggar Administrasi dan diintruksikan untuk menarik kartu tersebut,” ujar Koordinator Bersama Relawan Tim Hukum Rusdi Mastura, Agussalim, SH, dalam keterangannya, Rabu (25/11/2020) malam.

Pada Point 1 surat KPU Sulteng menyebutkan, Terlapor Terbukti melakukan pelanggran Adminstrasi. Kemudian pada point 3, KPU memerintahkan terlapor untuk melakukan penarikan Kartu Sulteng Sejahtera.

“Ini bukti apa? Kapan KPU memproses kartu ini dan mana berita acaranya, bahwa Kartu Sulteng Sejahtera itu melanggar dalam pengertian administrasi,” tegas Agussalim.

Selain itu, Agussalim juga menyatakan prihatin atas keberadaan KPU Sulteng. “Secara administrasi, apakah memang demikian koordinasi lembaga Pengawas dan Penyelenggara memuat putusan yang bersifat overlap,” ujarnya.

Menurut Agus, ada stigma hukum soal diskresi KPU Provinsi Sulteng yang telah mengeluarkan pengumuman soal Kartu Sulteng Sejahtera milik Paslon 02 Gubernur Sulteng itu.

“Parahnya, Bawasalu Provinsi Sulteng, bukan memutuskan soal keberadaan Kartu tersebut, justeru mengarahkan pada penyelenggara untuk disikapi,” tuturnya.

Agussalim menambahkan, justeru yang ada adalah Bawasalu memiliki jadwal dalam klarifikasi dengan Paslon 02 yang dilengkapi dengan berita acara. Dan sudah dijelaskan Kartu tersebut tidak bermasalah dan bukan sebagai Alat Peraga Kampanye (APK) atau janji, tetapi adalah program.

“Lucunya lagi, Bawaslu Sulteng justeru menyurati KPU Provinsi Sulteng sebagai rekomendasi yang bukan merupakan diktum putusan, sebagaimana berita acara yang kami miliki dan rekaman audio visual via zoom,” ujarnya.

Kata Agussalim SH, yang sulit dipahami lagi, apa materi rekomendasi tersebut sehingga membuat KPU Sulteng mengeluarkan diskresi.

“Janganlah mengada-ada, aturan harus ditegakkan, bukti dan fakta dengan berita acara harus dijadikan dasar mengeluarkan diskresi tersebut,” pinta Agussalim SH.