Organisasi HAM Desak AS Batal Jual Senjata ke UEA

oleh -
Ilustrasi

Washington, Posrakyat.com– Puluhan organisasi terhimpun didalam Hak Asasi Manusia mengirim surat terbuka ke Kongres AS menentang penjualan rudal, pesawat tempur, dan drone senilai 23 miliar dolar AS ke Uni Emirat Arab (UEA).

Sebanyak 29 organisasi HAM itu meminta Kongres memblokir kesepakatan itu

“Harapannya menghentikan penjualan senjata sama sekali, tapi dalam jangka pendek hal itu mustahil,” kata aktivis di Project on Middle East Democracy, Seth Binder, Selasa (1/11), dilansir Republika.

Binder mengatakan, sinyal penting ke pemerintahan Biden yang akan datang, ada berbagai organisasi yang menentang penjualan senjata-senjata tersebut.

Kata dia, Surat itu ditandatangani organisasi kemanusiaan yang bermarkas di Timur Tengah. Seperti Cairo Institute for Human Rights Studies (CIHRS) dan Mwatana for Human Rights. Kedutaan UEA di AS mengeluarkan pernyataannya.

“Selaras dengan nilai-nilai dan kepentingan AS, militer UEA yang berkekuatan tinggi menjadi pencegah agresi yang kuat dan tanggapan yang efektif pada kekerasan ekstremis,” kata Kedutaan Besar UEA.

Dalam kesepakatan ini AS menjual drone produksi General Atomics, pesawat tempur F-35s produksi Lockheed Martin dan rudal produksi Raytheon. Tiga orang Senator AS mengajukan rancangan undang-undang yang menangguhkan penjualan tersebut.

Rancangan undang-undang ini kemungkinan akan memicu perselisihan baru dengan Presiden AS Donald Trump yang meninggalkan Gedung Putih dalam beberapa pekan. Undang-undang kesepakatan jual-beli senjata AS memungkinkan senator mendorong pemungutan suara untuk membatalkan kesepakatan.

Namun rancangan undang-undang yang membatalkan kesepakatan harus disahkan Senat yang dikuasai Partai Republik yang jarang berbeda pendapat dengan Trump. Rancangan undang-undang ini juga harus diloloskan House of Representative yang dikuasai Partai Demokrat.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Center for Strategic International Studies (CSIS), Philips J. Vermonte, mengatakan budaya hak asasi manusia (HAM) harus didorong untuk melahirkan tata kelola pemerintahan yang baik.

“Kalau HAM menjadi budaya dan memperhatikan hak politik, hidup, ekonomi sosial, itu dengan sendirinya dia akan memperbaiki kualitas hubungan antara kebebasan politik, sosial, ekonomi dengan pembangunan manusia kita,” kata Philips dalam diskusi publik, Senin, 30 November 2020, dilansir Tempo.

Philips mengatakan, negara yang memiliki indeks pembangunan manusia dan kebebasan yang baik adalah negara dengan tata kelola yang baik.

Berdasarkan data survei Freedom House pada 1995, 1998, dan 2017, indeks pembangunan manusia di Indonesia relatif tidak membaik, meskipun aspek kebebasan terus meningkat. Adapun Cina dan Singapura, meski aspek kebebasannya di bawah Indonesia, indeks pembangunan manusianya membaik.

Sebanyak 29 organisasi pengendalian senjata dan hak asasi manusia menandatangani surat yang menentang penjualan senjata dari Amerika Serikat (AS) ke Uni Emirat Arab (UAE) senilai 23 miliar dolar (setara Rp324,8 triliun) berupa rudal, jet tempur F-35, dan drone.

“Harapannya untuk menghentikan penjualan-penjualan ini secara bersamaan,” kata Seth Binder, anggota tim advokasi di Project on Middle East Democracy (Proyek untuk Demokrasi Timur Tengah)–yang memimpin upaya penentangan ini, Senin (30/11), dikutip Antara.

“Namun jika hal itu tidak mungkin (terwujud) dalam jangka pendek, maka (surat) ini memberi sinyal yang penting kepada pemerintahan Biden nanti bahwa terdapat beragam organisasi yang menentang pengiriman senjata tersebut,” kata Binder, merujuk pada Presiden Terpilih AS Joe Biden yang akan dilantik 20 Januari 2021 mendatang.

Puluhan organisasi itu juga meminta Kongres AS untuk membatalkan perjanjian penjualan itu.

“Rencana penjualan senjata ke UAE, pihak yang berkonflik dengan Yaman dan Libya, akan terus menyulut bahaya bagi masyarakat sipil dan mempertajam lagi krisis kemanusiaan,” dikutip dari surat mereka, yang dikirim kepada legislator dan Departemen Luar Negeri.(**)