Pemda Donggala Gagal Programkan PKKD

oleh -
Ilustrasi

DONGGALA, Posrakyat.com –Kabupaten Donggala kembali gagal memprogramkan Pokok-Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PKKD) sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 2017 Tentang Pengayaan Kebudayaan. Di dalam undang-undang tersebut setiap daerah kabupaten atau kota wajib menyusun 10 PKKD ditambah cagar budaya sebagai dokumen yang kemudian disahkan pemerintah kemudian diserahkan pemerintah daerah ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI di Jakarta.

Tetapi hingga dua tahun lebih PKKD tersebut belum dilaksanakan dan seakan diabaikan Pemerintah Kabupaten Donggala, padahal pihak DPRD Kabupaten Donggala sudah menyampaikan hal ini.

“Dari awal kami nyatakan penyusunan PKKD ini sebagai hal penting dan beberapa kali disampaikan, bahkan sudah masuk di tingkat Banggar setelah menyesuaikan DPA pada TPAD. Jadi pihak DPRD sudah berupaya maksimal memberi dukungan pada pemerintah untuk memprioritaskan program penyusunan PKKD,” jelas Ketua Fraksi PKS DPRD Abdul Rasyid, belum lama ini.

Namun demikian pada akhirnya anggaran penyusunan PKKD tersebut setelah di tingkat OPD terkait ternyata raib tanpa kejelasan. Karena itu pula Kepala Bidang Budaya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Donggala, Rosmawati yang ditemui, Jumat (31/1) membenarkan peramsalahan tersebut. Menurutnya, ia sangat prihatin terhadap program yang sudah dua tahun berturut-turut dimasukkan dalam penyusunan anggaran tapi selalu nihil.

“Terus terang keperihatinan ini juga menjadi keprihatinan sejumlah pihak yang bergerak di bidang seni dan budaya. Sebab selama tidak ada doumen PKKD masuk di Kemendikbud RI maka selama itu pula pihak kami tidak bisa mendapat bantuan dalam bentuk apapun, karena secara system apa yang dituangkan dalam PKKD itu dimasukkan dalam aplikasi kementerian,” ungkap Rosmawati dengan nada prihatin.

Kesepuluh pemajuan kebudayaan yang dimaksud yaitu tradisi lisan, manuskrip, adat istiadat, ritus, pengetahuan tradisional, seni, bahasa, permainan rakyat dan olahraga tradisional, serta ditambah cagar budaya. Untuk dibuatkan dokumen sesuai juknis harus dibentuk sebuah tim yang turun ke seluruh kecamatan melakukan inventarisasi. Hasilnya diseminarkan ke publik sebelum penyusunan dokumen. (JAMRIN AB)