Ia menjelaskan, Partai Hanura menunjukkan pendekatan berbeda dalam proses politiknya. Berbeda dengan partai lain yang biasanya hanya mengeluarkan surat tugas, Hanura memilih untuk menerbitkan rekomendasi terlebih dahulu. Jika rekomendasi tersebut dapat dipenuhi, barulah partai Hanura akan menerbitkan surat keputusan partai untuk dukung berupa B1 KWK.
“Pagi ini, sebelum menuju DPP Hanura, Gubernur Sulawesi Tengah terlebih dahulu mengunjungi istana Negara. Ada kabar bahwa ia dipanggil oleh Presiden, namun belum ada konfirmasi resmi terkait hal tersebut dari pihak gubernur,” terang Jubir Rusdy Mastura itu.
Spekulasi yang beredar menyebutkan bahwa kunjungan Gubernur tersebut berkaitan dengan penyelesaian rancangan Keppres mengenai percepatan pembangunan Sulteng.
Rancangan ini diajukan sebagai bagian dari rencana pembangunan infrastruktur di Sulteng selama 5 tahun kedepan, dalam rangka menjadikan wilayah ini sebagai penyangga ibu kota negara (IKN) baru.
Langkah ini diharapkan dapat memberikan dorongan signifikan bagi pembangunan di Sulteng seiring dengan upaya Hanura dalam membangun koalisi politik yang kuat untuk mendukung visi pembangunan tersebut.***
